ASA warga Kaltim untuk menikmati Jembatan Pulau Balang dari Balikpapan menuju Penajam Paser Utara (PPU), tampaknya bisa terwujud dalam dua tahun ke depan. Dengan catatan, permasalahan mengenai pembebasan lahan dituntaskan dengan segera. Pasalnya, pengadaan lahan untuk pembangunan jembatan di sisi Balikpapan baru akan dilaksanakan tahun depan.
Harapan optimistis terhadap pembangunan Jembatan Pulau Balang bisa tersambung dari Balikpapan menuju PPU pada 2022, disampaikan pengamat konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi.
Dia menegaskan jika tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengadaan lahan dilaksanakan dengan serius, maka secara simultan pembebasan lahan bisa dilaksanakan dengan pengerjaan fisik. Sehingga masyarakat Kaltim bisa menikmati Jembatan Pulau Balang dari Balikpapan menuju PPU pada 2023.
“Target sisi Balikpapan dan PPU, bisa tersambung dua tahun lagi cukup realistis. Kalau misalnya ingin dipercepat juga bisa. Bergantung secara teknis pembebasan lahan, manajemen pengaturan lelang, dan penyiapan keuangannya,” ungkap dia kepada Kaltim Post, (4/11).
Dia mengungkapkan pada lahan sisi Balikpapan, juga sudah dilakukan persiapan. Seperti sebagian lahan sudah dilaksanakan pembukaan lahan. Ada pula beberapa lahan yang sudah dilakukan cut and fill atau pematangan lahan. Bahkan, ada yang sudah dilakukan perkerasan.
Namun, mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim itu, tidak memerinci berapa luasan lahan yang sudah dipersiapkan dari luas lahan sekitar 129 hektare yang sudah diidentifikasi Pemkot Balikpapan itu. “Walau badan jalannya belum nyambung, tapi spot-spot mulai dikerjakan. Jadi harusnya 2023, sudah bisa dinikmati warga Kaltim. Kalau enggak kerjanya enggak maksimal itu,” tegas Slamet.
Apalagi menurut ketua Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (DPD-Gapeksindo) Kaltim jika pembangunan Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan dibiayai APBN, maka semestinya penyelesaiannya bisa lebih cepat.
Hal itu akan lebih mudah, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang salah satu tugasnya melakukan perencanaan keperluan dan pengembangan lahan/tanah, pengelolaan dana investasi pemerintah termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN). “Jadi kalau semua bekerja maksimal, saya optimistis selesai dalam dua tahun,” harap dia.
Diberitakan sebelumnya, Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah (PPOD) Setprov Kaltim Imanuddin menjelaskan gubernur telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 590/K.459/2020 tanggal 10 September 2020.
Isi surat itu tentang mendelegasikan wewenang kepada Pemkot Balikpapan untuk melaksanakan persiapan pengadaan lahan untuk pembangunan akses pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan. Selanjutnya, penetapan lokasi (penlok) diharapkan selesai akhir tahun ini. (kip/rom/k8)
