JAKARTA-Penggunaan anggaran sepanjang kuartal IV tahun ini menjadi penentu bangkitnya perekonomian Indonesia. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta kemarin (2/11), Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa pertumbuhan di kuartal III masih akan minus. Harus ada langkah untuk mengangkatnya kembali. Presiden menuturkan, kuartal IV menjadi kesempatan terakhir dalam upaya pemulihan ekonomi tahun ini.
’’Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal,’’ ujar presiden. Pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka -5,32 persen. Sementara pertumbuhan di kuartal III yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik pekan ini, diprediksi masih minus. ’’Perkiraan kita di angka -3, naik sedikit,’’ lanjut mantan wali kota Solo itu. Artinya, ada tren yang membaik meskimasih minus. Sehingga, realisasi belanja di kuartal IV harus terus didorong semaksimal mungkin agar perbaikan ekonomi terus terjadi. Di sektor konsumsi misalnya, laporan terakhir menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih -4 persen. Jadi, harus ada penguatan demand agar konsumsi terangkat.
Upaya pemulihan ekonomi, tutur Jokowi, tidak boleh berhenti hanya sampai akhir kuartal IV 2020. ’’Kuartal pertama 2021 juga harus dimulai dari sekarang,’’ tuturnya. Dia meminta agar semua kementerian langsung melakukan lelang begitu Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) turun. Dengan cara itu, diharapkan perputaran ekonomi terjaga di kuartal pertama 2021. Yang paling cepat untuk direalisasikan tahun depan adalah lanjutan program bantuan sosial.
Lanjut dia, program itu sejak saat ini sudah harus dimatangkan, sehingga tinggal mencairkan saat tahun anggaran berjalan. Selain itu, belanja-belanja modal seperti infrastruktur digiring untuk dimulai kembali. Untuk investasi, tambah Jokowi, dia sudah mendapat laporan dari menko Maritim dan Investasi serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investasi belum bisa naik di atas -5 persen. Maka, presiden meminta agar upaya peningkatan investasi dimaksimalkan di kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021.
Ada peluang baik dalam investasi seiring perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari Amerika Serikat. Yang artinya, masih ada keringanan bea masuk produk Indonesia ke AS. “Ini menjadi kesempatan karena kita satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini,’’ tambahnya. Diharapkan itu bisa menarik investor lebih banyak ke Indonesia. Soal bansos, sejumlah program dipastikan akan terus berjalan hingga tahun depan. Salah satunya, bansos tunai (BST) yang bakal diberikan hingga semester pertama 2021.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menuturkan, dampak pandemi Covid-19 diperkirakan belum sepenuhnya mereda pada 2021. Karena itu, pemerintah masih akan melanjutkan penyaluran bansos khusus berupa BSR untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak. "BST akan dilanjutkan selama enam bulan, yakni dalam periode Januari hingga Juni 2021," ujarnya.
Sasaran program akan meliputi 34 provinsi di Indonesia. Artinya, DKI Jakarta yang sebelumnya tidak mendapat jatah BST akan mulai mendapat kucuran bantuan mulai tahun depan. Seperti diketahui, bansos dalam rangka merespons pandemi ini, warga DKI Jakarta mendapat bantuan sembako/beras dengan besaran indeks bantuan sama. Rp 600 ribu per bulan di tiga bulan awal (April hingga Juni) dan Rp 300 ribu per bulan (Juli-Desember).
Mensos melanjutkan, BST 2021 akan menjangkau 10 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos telah mengalokasikan anggaran Rp 12 triliun.
Diakuinya, program bansos pada 2021 tidak akan semasif tahun ini. Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menurutnya, program vaksinasi ini sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. "Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” ungkap politikus PDIP tersebut.
Sementara bansos lain seperti bansos sembako (BSS), bansos beras (bsb), dan lain-lain, lanjut mensos, tidak akan dilanjutkan tahun depan. Namun, kata dia, hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan serta keputusan Presiden.
Meski demikian, bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan tetap berjalan normal pada 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Untuk PKH, lanjut dia, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp 30,4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp 44,7 triliun. (byu/mia/jpg/riz/k16)
