MAKKAH – Jamaah umrah dari luar negeri akhirnya bisa menginjakkan kaki di Arab Saudi. Kemarin (1/11) untuk kali pertama pemerintah mengizinkan jamaah umrah asing masuk ke Tanah Suci setelah 7 bulan menutup diri karena pandemi Covid-19. Itu adalah bagian dari pembukaan secara bertahap yang diterapkan pemerintah Saudi.
Terhitung kemarin pemerintah Saudi mengizinkan 20 ribu jamaah umrah dan 60 ribu orang yang beribadah harian ke Masjidil Haram. Sebanyak 10 ribu jamaah itu adalah warga asing dan sisanya warga lokal. Penduduk Saudi diizinkan menunaikan ibadah umrah sejak bulan lalu dengan jumlah terbatas.
Umrah kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelum Covid-19 mewabah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dr Amr Al-Maddah menegaskan semua jamaah harus mengantongi izin lebih dulu. Mereka hanya bisa masuk dengan maskapai Saudia Airlines. Begitu tiba, jamaah harus diisolasi selama tiga hari. Baru setelah itu mereka dibawa ke tempat miqat yang menjadi titik awal ibadah umrah.
’’Mereka bisa tinggal di Saudi maksimal selama 10 hari, 3 hari di antaranya untuk isolasi,’’ ujar Al-Maddah seperti dikutip Arab News.
Sesuai dengan aturan protokol kesehatan, ada 500 kelompok jamaah internasional yang dipecah kedatangannya sepanjang hari. Tiap kelompok berisi 20 jamaah yang berusia maksimal 50 tahun. Setiap jamaah juga akan dimonitor terus-menerus untuk mengetahui mereka tertular Covid-19 atau tidak. Mereka juga dilarang untuk menyentuh kakbah dan hajar aswat.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saudi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan terus mengevaluasi negara-negara yang ingin mengirimkan jamaah umrahnya. Saudi tidak ingin terpuruk sekali lagi karena peningkatan kasus Covid-19.
Sejak pandemi, ada 347.282 kasus dan 5.402 kematian akibat penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2. Akibat pandemi, rencana Saudi untuk mendongkrak kedatangan jamaah umrah tak sesuai harapan.
Selama ini jamaah umrah dan haji menjadi sumber penghasilan di Saudi. Okupansi hotel di Makkah serta Madinah hampir tak pernah sepi. Saudi menghasilkan pendapatan sebesar USD 12 miliar (Rp 176,04 triliun) dari penginapan, transportasi, oleh-oleh serta akomodasi lain jamaah umrah dan haji.
’’Jika pada tahap tertentu ada kekhawatiran atau bahaya untuk jamaah, kementerian akan mengevaluasi situasi dan mundur ke tahap sebelumnya serta mengurangi kapasitas,’’ tegas Al-Maddah. (sha/c13/bay)
