MANAGED BY:
SELASA
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM REDAKSI

Senin, 02 November 2020 10:50
Antara Liga dan Pilkada

CATATAN:

Erik Alfian

 

PANDEMI Covid-19 membuat kompetisi sepak bola Tanah Air disudahi lebih cepat. Kamis (29/10) PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi mengumumkan kompetisi musim ini ditunda hingga 2021.

Kabar yang beredar, kompetisi diupayakan kick off Februari 2021. Itu pun belum pasti. Boro-boro bicara jadwal, format, hingga regulasi. Seperti yang sudah-sudah, dan sama-sama kita maklumi, di negeri ini, kompetisi tak pernah jelas kapan dimulai dan berakhirnya. Bahkan pengurus PSSI dan PT LIB juga enggak yakin Februari bisa memutar kompetisi.

Alasan penundaannya sama; izin keramaian dari kepolisian tidak terbit. Ini adalah alasan yang sama ketika kompetisi pertama diagendakan bergulir di tengah pandemi pada Oktober. Ketika kickoff diundur ke November atau Desember, rencana itu pun batal oleh alasan yang sama.

Alasan pihak kepolisian cukup masuk akal, pandemi covid-19 belum tuntas. Ditambah lagi, fokus kepolisian bakal terbagi jika mesti mengurusi kompetisi. Sebab, aparat penegak hukum punya tugas penting. Mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Jelas hajatan ini lebih penting.

Bagaimana tidak, 250 lebih daerah terancam tanpa pemimpin kalau pilkada tak digelar. Efeknya bakal lebih dahsyat ketimbang cuma kompetisi, yang bisa nanti-nanti dulu lah.

Ditambah lagi, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun lebih buat pilkada. Sayang rasanya kalau anggaran sebesar itu tidak digunakan. Mubazir. Belum lagi, beberapa kali pemerintah sangat yakin pilkada bisa menekan kasus penyebaran Covid-19. Masih menganggap pilkada tidak penting?

Tak mendapat restu kepolisian, PSSI dan PT LIB bukan tanpa usaha supaya liga bisa jalan. Sejumlah langkah ditempuh. Mulai menyambangi Menpora Zainudin Amali hingga menunggu arahan Presiden Jokowi.

Dalam sebuah kesempatan, Menpora menyatakan dukungan agar kompetisi bisa diputar. Apalagi, tahun depan Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia.

Yang justru disayangkan justru langkah PSSI. Induk organisasi sepak bola Indonesia ini malah melewatkan peluang saat jumpa Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas 20 Oktober kemarin.

Tak ada pembahasan soal kelanjutan kompetisi dalam pertemuan tersebut. Wajar jika kemudian tak ada arahan apapun soal kompetisi dari Jokowi. Kian wajar jika kemudian kepolisian tetap emoh memberi lampu hijau kompetisi lanjut tahun ini.

Kontestan liga, pelatih, pemain, supporter, termasuk saya pasti kecewa. Bagaimana tidak kesal? kompetisi kan bakal digelar tanpa penonton. Selain itu, pemain, pelatih serta ofisial pertandingan bakal menjalani swab test tiap dua pekan. Protokol kesehatan selama kompetisi juga sudah disiapkan.

Belum lagi seluruh tim sudah bersiap sejak awal September lalu. Pastinya ini butuh duit tak sedikit. Di sisi lain, sejak pemerintah mengumumkan pelonggaran, aktivitas olahraga, tempat hiburan, penerbangan dan aktivitas lain faktanya tak mendapat penolakan dari kepolisian. Kalau sudah begini, siapa mau disalahkan? (*): Pewarta Kaltim Post


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2012 07:14

Sambaliung-Gunung Tabur Bakal Terhubung

<div> <div> <strong>TANJUNG REDEB</strong> - Selain Pembangunan Jembatan Kelay…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers