Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kaltim mendorong investasi yang masuk Bumi Etam mengarah ke kawasan ekonomi khusus. Supaya peluang investasi dapat diperluas dan memperbesar kegiatan lalu lintas perdagangan internasional.
BALIKPAPAN – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Deputi Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM Anna Nurbani mengatakan, bahwa optimalisasi kawasan ekonomi saat ini terdapat pada lima Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta 15 kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tersebar di Indonesia. Kaltim memiliki KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.
Selain penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK non-industri, kegiatan sektor pendidikan dan kesehatan juga dapat dilakukan. “Semula (sektor) pendidikan dan kesehatan ini tertutup sama sekali bagi penanaman modal asing, nah ke depannya akan diperbolehkan tapi di wilayah KEK saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anna memaparkan bahwa di kawasan ekonomi khusus tersebut, administrator berwenang mengeluarkan perizinan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sedangkan, di KPBPB yang berwenang mengeluarkan perizinan sesuai NSPK adalah Badan Pengusahaan.
Badan usaha juga dapat mengusulkan KEK dengan syarat minimal 50 persen menguasai lahan di wilayah tersebut. Di mana, dalam pengawasan dan pelaksanaannya pemerintah daerah setempat wajib mendukung KEK tersebut.
Kasubbid Indagkop, Investasi dan Pariwisata Bappeda Kaltim Andi Arifudin menjelaskan, terdapat 25 analisis teknis yang menghambat penanaman modal di daerah tersebut. Dari aspek perizinan dan aspek kondisi lahan, Andi mengatakan, tidak bermasalah. Namun sisanya, masih terdapat beberapa permasalahan seperti aspek infrastruktur.
Di mana konektivitas menuju jalan kawasan dan menuju sumber bahan baku masih perlu dilakukan perbaikan kondisi jalan. “Hal ini menjadi salah satu catatan para pelaku usaha,” ungkapnya. Lalu mengenai kondisi pelabuhan.
Ia menjelaskan, saat ini pelabuhan telah siap beroperasi. Namun, masih menunggu uji standar oleh Kemenhub sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan UPP Sangkulirang dan BUP terkait pengelolaan/operator pelabuhan. “Jika operator diserahkan kepada pihak BUP, maka BUP harus mengajukan izin usaha pelabuhan sebagai syarat pelaksana operator pelabuhan,” bebernya.
Untuk jalan akses menuju pelabuhan yang dikeluhkan oleh pihak UPP Sangkulirang sendiri, Andi menjelaskan bahwa saat ini telah tersedia jalan akses sementara melalui perkantoran. Sedangkan jalan khusus menuju pelabuhan akan tetap dibangun yang perencanaan DED-nya pada 2021 oleh Dishub Provinsi.
“Untuk fasilitas SPAM dan intake terkendala mengenai kejelasan siapa yang akan mengelolanya,” ungkap Andi. Sehingga Andi mengatakan bahwa pada rapat tersebut, Bappeda Provinsi memberi banyak masukan. Terkhusus agar dilakukan pemetaan penanggung jawab terhadap permasalahan yang ada pada Kawasan KEK MBTK.
“Agar sesuai kewenangan masing-masing sehingga terdapat kejelasan terkait penanggung jawaban tindak lanjut permasalahan tersebut,” tutup Andi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, Kaltim masih sangat bergantung pada pertambangan sebagai penopang utama ekonomi. Hal itu membuat Kaltim sangat bergantung pada sektor primer low tech, sehingga Bumi Etam sangat rentan terhadap kondisi eksternal, terutama dinamika komoditas global.
“Perlunya transformasi industri untuk memperkuat struktur ekonomi kita. Transformasi industri membutuhkan investasi,” jelasnya. Menurutnya, transformasi industri ini membutuhkan investasi yang mengarah ke sana. Sehingga investasi sektor sekunder masih sangat perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk Kaltim.
Jika nilai investasinya masih mengarah pada sektor primer, yaitu komoditas mentah maka struktur ekonomi Kaltim masih akan sangat bergantung pada komoditas yang rentan terhadap kondisi eksternal tersebut. “Dibutuhkan kualitas pada investasi kita, agar semakin banyak kantong-kantong ekonomi baru, selain ketergantungan pada satu sektor,” pungkasnya. (ctr/aji/ndu/k15)
