BANGKOK– Mundur bukanlah pilihan. Itu sama saja dengan melarikan diri dari masalah yang membelit negara. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha dalam rapat khusus di parlemen Selasa (27/10). Dia bahkan menyatakan bahwa negaranya bisa seperti sekarang karena campur tangannya yang melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan pada 2014.
’’Apakah Anda lupa apa saja yang terjadi sebelum saya berkuasa? Apakah Anda lupa semua kerusuhan dan korupsi yang terjadi?’’ tegas Prayuth seperti dikutip Bloomberg.
Pernyataan Prayuth tersebut sekaligus menjawab tuntutan demonstran yang mendesaknya mundur dalam hitungan hari. Prayuth bisa menolak karena mosi tidak percaya di parlemen sulit terjadi. Seluruh anggota majelis tinggi atau senat dipilih militer. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang Prayuth sendiri.
Prayuth juga menyatakan bahwa proses amandemen konstitusi yang sempat terhenti akan dimulai lagi pada November. Dengan amandemen tersebut, kekuasaan Prayuth diperkirakan jauh lebih besar.
Polling yang digelar Suan Dusit University, Bangkok, menunjukkan bahwa lebih dari 62 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Prayuth. Hal itu menjadi alasan demo akhir-akhir ini.
Namun, pengunduran diri Prayuth bukanlah akhir dari segalanya. Massa ingin mengubah sistem politik dan konstitusi agar lebih demokratis, menghapuskan aturan perundang-undangan lese majeste, serta mengurangi reformasi kerajaan.
’’Bahkan, jika Prayuth mundur, orang sepertinya akan menggantikan posisinya dan kami akan kembali dengan masalah yang sama lagi. Semua perubahan di pemerintahan, anggaran dasar, dan kerajaan harus terjadi bersamaan,’’ tegas Jatupat Boonpattararaksa, salah seorang pemimpin aksi.
Bahkan, massa sudah mengirimkan surat ke Kedutaan Besar Jerman di Bangkok Senin (26/10). Mereka ingin pemerintah Jerman menyelidiki apakah Raja Maha Vajiralongkorn melanggar aturan karena menggunakan kekuasaan dari negara yang dipimpin Kanselir Angela Merkel itu. Raja Thailand yang kontroversial tersebut memang lebih banyak menghabiskan waktunya di Jerman daripada di negaranya sendiri.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyatakan bahwa mereka tengah menganalisis masalah yang diajukan massa prodemokrasi. Jika ditemukan hal ilegal, mereka akan bertindak. Demonstran di Thailand selama ini menerapkan taktik seperti Hongkong. Mereka kucing-kucingan dengan polisi dan petugas keamanan. Bedanya, Tiongkok bisa menekan massa di Hongkong dengan Undang-Undang Keamanan Nasional. Hal tersebut gagal dilakukan pemerintah Thailand.
Jika pemerintah merespons demo secara agresif hingga terjadi pertumpahan darah, itu bisa berdampak buruk pada perekonomian Thailand. Sebab, negara tersebut sangat bergantung pada pariwisata dan perdagangan. Bentrokan juga bakal mencoreng nama baik Thailand. Aksi massa yang membawa korban jiwa kali terakhir terjadi pada 2010.
Kepala Departemen Pemerintahan di Fakultas Ilmu Politik Chulalongkorn University Siripan Nogsuan Sawasdee mengungkapkan, Prayuth bisa saja mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya. Hal itu terjadi jika dia kehilangan legitimasi karena menggunakan kekuatan berlebihan kepada demonstran ataupun krisis ekonomi. ’’Untuk saat ini, pemerintah masih di atas angin,’’ terang Siripan.
Jika Prayuth sampai mundur, penggantinya adalah Wakil PM Anutin Charnvirakul dan mantan PM Abhisit Vejjajiva. Mereka berdua dinominasikan sebagai PM pada pemilu sebelumnya. Jika dukungan untuk mereka tidak cukup, orang luar boleh mengajukan diri. Mantan Kepala Militer Apirat Kongsompong bisa jadi salah satunya. Dia kini bekerja untuk kerajaan.
Profesor Ilmu Politik di Mahidol University Punchada Sirivunnabood mengungkapkan bahwa sistem di Thailand didesain agar kelompok yang berkuasa tetap memegang kekuasaan. ’’Mereka mungkin setuju untuk mengubah konstitusi atau membubarkan pemerintahan, tapi tidak keduanya sekaligus,’’ tegasnya. (sha/c7/bay)
