JAKARTA – Industri berbasis syariah diyakini bisa menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah memandang ekosistem industrinya masih perlu pembenahan. Sejumlah langkah sedang dilakukan untuk memperbesar skala industri syariah yang menjadi bagian besar dari ekonomi dan keuangan syariah.
Hal itu disampaikan presiden Joko Widodo saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 secara virtual kemarin (28/10). Menurut dia, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar. Termasuk dalam sektor industrinya. Baik dalam hal industri padat karya maupun industri halal.
Indonesia, lanjut Jokowi, memiliki banyak produk halal pada industri makanan, kosmetik, hingga fashion. “Kita bahkan punya cita-cita menjadi pusat fashion muslim terbesar di dunia,” tuturnya. Indonesia juga digadang-gadang menjadi pusat rujukan ekonomi syariah global. Namun, potensi itu belum bisa dimanfaatkan dengan baik.
Dia mengingatkan, ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya diminati negara-negara berpenduduk muslim saja. Sejumlah negara seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika serikat juga meminatinya. Artinya, Indonesia harus bisa bersaing untuk menjadi leader dalam pengembangan ekonomi syariah.
Sejumlah upaya sedang dilakukan pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di antaranya, dengan menyusun regulasinya yang sederhana dan efisien. Kemudian, menyiapkan SDM untuk kebutuhan di bidang itu.
Salah satu yang sedang berlangsung saat ini adalah merger 3 bank syariah. Yakni, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. “Total aset 3 bank syariah ini sampai semestrer pertama 2020 mencapai Rp 214 triliun,” tambahnya. Selain itu, pemerintah juga masih mengembangkan bank wakaf mikro di berbagai tempat. Dengan bekerja sama dengan pesantren dan organisasi keagamaan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berupaya mewujudkan ekonomi syariah sebagai motor perekonomian nasional. Ada tiga pilar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama adalah pemberdayaan ekonomi syariah untuk membangun mata rantai ekonomi halal (halal supply chain) dengan sektor-sektor unggulan.
Seperti, pertanian, fashion, wisata ramah muslim, dan energi terbarukan. “Baik dalam skala kecil di pondok pesantren dan komunitas muslim, maupun skala besar tingkat industri dan asosiasi usaha,” papar Perry.
Pilar kedua, lanjut dia, membangun keuangan syariah mulai dari perbankan, pasar keuangan syariah, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Begitu pula membangun produk keuangan sosial seperti zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Dengan demikian akan memperluas akses ekonomi syariah ke masyarakat.
Untuk pilar terakhir yakni, edukasi dan sosialisasi melalui pengembangan kurikulum ekonomi keuangan syariah dan kewirausahaan. Mengingat, berdasarkan indeks literasi ekonomi syariah pada 2019 hanya mencapai 16,3 persen dari skala 100 persen. Artinya, masih butuh upaya ekstra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah di tanah air. (byu/han)
Grafis//
