Selain EBT, Nuklir Bisa Jadi Opsi di IKN

- Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:28 WIB
Desain IKN. Surplus listrik di Kaltim jangan membuat PLN atau pemerintah terlena. Pemerintah disebut tetap harus menyiapkan cadangan energi untuk jangka panjang. Apalagi dengan adanya pemindahan ibu kota negara (IKN).
Desain IKN. Surplus listrik di Kaltim jangan membuat PLN atau pemerintah terlena. Pemerintah disebut tetap harus menyiapkan cadangan energi untuk jangka panjang. Apalagi dengan adanya pemindahan ibu kota negara (IKN).

BALIKPAPAN - Surplus listrik di Kaltim jangan membuat PLN atau pemerintah terlena. Pemerintah disebut tetap harus menyiapkan cadangan energi untuk jangka panjang. Apalagi dengan adanya pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Pemerintah menginginkan energi yang clean. Itu sebabnya rencana pembangkit hydro di Sungai Kayan (Kaltara) bisa menjawab itu,” kata pengamat kelistrikan Bob Soelaiman Effendi kepada Kaltim Post.

Meski memiliki harga bersaing dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sayangnya, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan yang disebut mampu menyuplai hingga 9.000 megawatt (MW) itu punya kelemahan. Jaraknya terlalu jauh dari lokasi IKN di Penajam Paser Utara (PPU). PLTA Kayan berada di Bulungan, Kaltara. “Itu lebih dari 1.500 kilometer,” sebutnya.

Dengan jarak tersebut, membuat sistem kelistrikan sangat rentan. Idealnya panjang transmisi pembangkit hanya kurang dari 500 kilometer dari beban. Dia menyinggung kasus black out di sebagian Pulau Jawa pada Agustus tahun lalu.

Hanya karena tumbangnya pohon sengon, berdampak pada pemadaman di 21 juta pelanggan PLN. “Sayangnya, di radius 500 kilometer dari lokasi ibu kota baru tidak ada EBT (energi baru terbarukan) yang andal,” ujarnya.

EBT yang ada hanya tenaga matahari dan angin. Keduanya dianggapnya tidak akan mampu menyuplai listrik ke IKN apalagi kawasan industri. Sebab, kedua EBT itu hanya mampu digunakan untuk penerangan di wilayah terpencil, sehingga pilihannya, IKN akan tetap mengandalkan suplai listrik dari pembangkit batu bara. “Tapi kalau memang pilihannya mau clean, ya hydro. Tapi kan loses-nya tinggi. Pilihan lain ya dengan energi nuklir,” ucapnya.

Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) disebutnya tidak bisa dihindari jika memang pemerintah mendapatkan pasokan setrum yang andal. Namun, dia menyebut, PLTN maupun PLTA Kayan belum bisa menjadi energi yang segera dinikmati karena memerlukan proses yang panjang. Hingga setelah 2030. “Jadi,tetap untuk menutupi keperluan listrik 10 tahun ke depan, Kaltim tetap akan mengandalkan batu bara yang masih melimpah. Sementara,” katanya.

Baginya PLTN bukan lagi pro-kontra. Melainkan hanya kegamangan di tengah masyarakat. Tinggal tugas pemerintah untuk meyakinkan keamanan PLTN. “Nuklir ini adalah opsi yang dipikirkan di Kalimantan. Ini energi primer,” ucapnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim Aji Seno menyebut, kondisi kelistrikan di Kaltim masih harus dibenahi. Karena masih banyak wilayah terluar di Kaltim yang belum teraliri listrik khususnya dari PLN. “Kami ini seperti tikus mati di lumbung padi. Energinya melimpah, tapi banyak wilayah yang belum dilistriki. Samarinda pun listriknya masih kerap padam,” ungkapnya.

Komisi III DPRD Kaltim mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim untuk meneliti pemanfaatan polder dan lubang bekas galian tambang yang banyak di Kaltim sebagai sumber pembangkit. “Apa itu PLTA atau PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikrohidro). Kami jadikan pusat listrik di sana,” katanya.

Dirinya juga mendorong pemanfaatan yang maksimal untuk batu bara. Menurut dia, ironi, di Kaltim yang kaya batu bara, malah menggunakan emas hitam berkalori rendah dan murah sebagai bahan bakar pembangkit. Sementara batu bara dengan kalori tinggi di ekspor untuk pembangkit listrik negara lain. “Ini yang harus dibicarakan dengan PLN dan pemerintah. Bagaimana aturan mainnya,” ujar Aji.

Terkait opsi PLTN di Kaltim, baginya belum dimungkinkan. Karena pembangkit nuklir sejauh ini masih baru bersifat secara laboratorium. Namun, ada kesempatan jika ada riset dan dewan bisa mendorong Pemprov Kaltim untuk memberikan anggaran kepada Balitbangda jika mengusulkannya.

“Misal untuk melakukan penelitian bersama Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional). Supaya di Kaltim bisa diadakan satu tempat untuk pusat PLTN. Namun, sekali lagi memerlukan riset lebih jauh sebelum diterapkan. Jangan sampai kejadian seperti di Fukushima (Jepang) dan Chernobyl (Ukraina),” bebernya.

Diketahui, setrum di Kaltim sudah surplus. Bahkan, sejak 2017 lalu. General Manager PLN UIW Kaltimra Sigit Witjaksono menyebut, tahun ini pihaknya mencatat ada surplus daya 550 megawatt (MW).

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X