BALIKPAPAN-Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah di sektor kelistrikan. Terutama untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Di Kaltim, sejumlah stimulus diberikan ke pelanggan PLN.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltim dan Kaltara (Kaltimra) Sigit Witjaksono menjelaskan, itu sebagai membantu pemerintah untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Pihaknya optimistis bisa berpengaruh khususnya rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Stimulus ini sudah berlangsung sejak April lalu hingga Desember,” ucap Sigit.
Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi listrik, PLN memberikan kemudahan bagi pengusaha industri kecil untuk menumbuhkan kapasitas produksinya. Untuk pemasangan dari 5.500 VA hingga 16.000 VA mendapatkan diskon hingga 75 persen dari total biaya penyambungan yang dibayar pelanggan. “Ini program korporasi PLN. Dan sampai saat ini sudah dinikmati 701 pelanggan di Kaltim dan Kaltara,” sebutnya.
Meski surplus listrik dan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim membuat sejumlah sektor menggeliat. Namun, sebaliknya terjadi pada kontraktor listrik. Itu disebabkan sejumlah aturan yang memangkas bisnis para pengusaha.
Ketua VI Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keteknikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Giman Santoso menjelaskan, kondisi kelistrikan di Kaltim saat ini sudah terbilang aman. “Pelayanan PLN pun saya melihat sudah mudah dan masyarakat tidak sulit lagi kalau mau pasang baru,” ucapnya.
Namun, sejumlah hal yang sampai kini membuat AKLI khususnya di Kaltim kesulitan. Persoalan itu berhubungan dengan sejumlah aturan yang membuat para kontraktor sepi pekerjaan. Bahkan, banyak yang bertumbangan karena menunggu keluarnya kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo. “Sejumlah persyaratan yang diklaim satu pintu banyak yang tidak bisa dipenuhi anggota AKLI. Tidak hanya AKLI, tapi hampir semua asosiasi,” ucapnya.
Persyaratan tersebut antara lain, pengerjaan pemasangan daya listrik dengan daya 1.300 VA ke atas, perusahaan kontraktor yang mengerjakannya harus berbadan perseroan terbatas (PT). Sedangkan untuk daya 900 VA ke bawah adalah pangsa pasar perusahaan berbadan CV.
Sementara di Kaltim, mayoritas kontraktor listrik masih berstatus CV. Dan saat ini kecenderungan masyarakat pelanggan PLN memasang listrik di daya 1.300 VA. Bahkan, disebut Giman, saat dirinya meninggalkan posisi di DPD AKLI Kaltim pada 2019 lalu, tinggal segelintir anggota AKLI Kaltim yang masih bertahan. “AKLI sendiri tidak seperti dulu. Kalau dulu pekerjaan AKLI termasuk pengadaan material dan bahan, saat ini hanya ongkos kerja,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, saat ini banyak pekerjaan besar yang lebih banyak diambil alih oleh tenaga ahli luar daerah yang dibawa oleh perusahaan pemenang tender. Sementara itu, kontraktor lokal hanya kebagian dalam pengurusan sertifikat laik operasi (SLO) atau pekerjaan membangun jaringan distribusi. “Karena SBU (sertifikat badan usaha) berlaku seluruh Indonesia,” sebutnya.
Diwartakan sebelumnya, setrum di Kaltim sudah surplus. Bahkan, sejak 2017 lalu. General Manager PLN UIW Kaltimra Sigit Witjaksono menyebut, tahun ini, pihaknya mencatat ada surplus daya sebesar 550 megawatt (MW).
Karena itu, kata dia, PLN mampu menyediakan daya neto sebesar 1.201,43 MW setelah rampungnya sejumlah pembangkit yang mampu memasok sekitar 400 MW. Dengan beban puncak pemakaian saat ini hanya sebesar 473,21 MW. “Sisanya kami pasok untuk Kalsel,” ucap Sigit, Senin (26/10).
Sayangnya, cadangan atau surplus listrik yang dimiliki PLN tidak mendatangkan banyak keuntungan pada masa pandemi. PLN UIW Kaltimra yang semula menargetkan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 8,3 persen, kini hanya puas di 5,6 persen secara kumulatif. “Segmen bisnis turun 4,45 persen. Segmen sosial turunnya 3,4 persen. Belum lagi di pemerintah dan pelayanan publik,” jelasnya.
Untuk rasio elektrifikasi, PLN menyebut, sudah ada di angka 94,68 persen. Adapun sisanya, dimungkinkan sudah dialiri listrik, tapi bukan dari PLN. Bisa dari bantuan perusahaan atau swadaya masyarakat.
Ucap Sigit, menjadi tugas pihaknya memberikan listrik kepada warga yang belum mendapatkan setrum dari PLN. “Saat ini, jumlahnya sekitar 69 ribu rumah tangga (belum teraliri listrik). Angka itu terus bergerak karena setiap saat ada rumah tangga baru,” ungkapnya. Tidak teraliri setrum bukan karena pasokan listriknya yang tidak ada, melainkan fasilitas jaringan yang mengalirkan listrik yang diduga belum terbangun.
