Dan kata Sigit, menjadi tugas pihaknya memberikan listrik kepada warga yang belum mendapatkan setrum dari PLN. “Saat ini jumlahnya sekitar 69 ribu rumah tangga (belum teraliri listrik). Angka itu terus bergerak karena setiap saat ada rumah tangga baru,” ungkapnya. Tidak teraliri setrum bukan karena pasokan listriknya yang tidak ada, melainkan fasilitas jaringan yang mengalirkan listrik yang diduga belum terbangun.
Selain itu, ucap dia, sejumlah hal yang menjadi tantangan adalah melistriki kawasan terpencil dan jauh dari jaringan PLN. Dalam road map, BUMN itu menargetkan mampu menyelesaikan rasio di angka 100 persen dalam tiga tahun ke depan, baik listrik PLN maupun swadaya. “Prioritasnya yang dekat jaringan PLN dulu,” ucapnya.
Untuk 69 ribu rumah tangga yang belum dialiri listrik PLN, Sigit menyebut, ada program sendiri menggunakan pembangkit yang sesuai karakteristik wilayah tersebut. Bisa menggunakan energi baru terbarukan (EBT). “Itu bisa dibicarakan nantinya dengan pemerintah daerah tersebut,” katanya.
Di sisi lain, meski pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim ditunda, Sigit memastikan PLN tetap membuat perencanaan. Bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan melanjutkan proyek pemindahan ibu kota, desain transmisi, distribusi, dan keandalan sudah disiapkan.
“Asumsi kami dengan gedung yang sama di ring satu di pusat pemerintah IKN yang baru dan beroperasi semua, persis sama dengan seperti di Jakarta. Daya awal yang diperlukan itu 200 MW. Sangat cukup,” bebernya.
Soal EBT untuk IKN, PLN disebutnya sangat mendukung. Program pemerintah dengan target pembangkit berbasis EBT secara bauran sebesar 23 persen pada 2025 sangat mungkin terealisasi terutama di IKN. “Saat ini pun di Kaltim pembangkit EBT yang beroperasi sudah 5 MW,” ungkapnya.