Kaltim pernah mengalami defisit listrik di bawah tahun 2015. Biarpet pun jadi pemandangan yang biasa. Namun, kini masa-masa itu sudah terlewati. Daya setrum provinsi ini terlampau gemuk. Namun, sayang masih ada puluhan ribu rumah tangga belum teraliri listrik.
BALIKPAPAN-Setrum di Kaltim sudah surplus. Bahkan sejak 2017 lalu. PLN mengklaim ada kelebihan daya 130 megawatt (MW). Bertambah terus dengan banyaknya pembangunan pembangkit. Hingga pada 2019, PLN Kaltim dan Kaltara (Kaltimra) menyebut akan surplus 1.000 MW hingga 2028. Lalu bagaimana kondisinya saat ini?
General Manager PLN UIW Kaltimra Sigit Witjaksono menyebut, tahun ini pihaknya mencatat ada surplus daya sebesar 550 MW. Karena kini PLN mampu menyediakan daya netto sebesar 1.201,43 MW setelah rampungnya sejumlah pembangkit yang mampu memasok sekitar 400 MW. Dengan beban puncak pemakaian saat ini hanya sebesar 473,21 MW. “Sisanya kami pasok untuk Kalsel,” ucap Sigit, Senin (26/10).
Sayangnya, cadangan atau surplus listrik yang dimiliki PLN tidak mendatangkan banyak keuntungan pada masa pandemi. PLN UIW Kaltimra yang semula menargetkan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 8,3 persen, kini hanya puas di 5,6 persen secara kumulatif. “Segmen bisnis turun 4,45 persen. Segmen sosial turunnya 3,4 persen. Belum lagi di pemerintah dan pelayanan publik,” jelasnya.
Untuk rasio elektrifikasi, PLN menyebut, sudah ada di angka 94,68 persen. Adapun sisanya, dimungkinkan sudah dialiri listrik, tapi bukan dari PLN. Bisa dari bantuan perusahaan atau swadaya masyarakat.
Dan kata Sigit, menjadi tugas pihaknya memberikan listrik kepada warga yang belum mendapatkan setrum dari PLN. “Saat ini jumlahnya sekitar 69 ribu rumah tangga (belum teraliri listrik). Angka itu terus bergerak karena setiap saat ada rumah tangga baru,” ungkapnya. Tidak teraliri setrum bukan karena pasokan listriknya yang tidak ada, melainkan fasilitas jaringan yang mengalirkan listrik yang diduga belum terbangun.
Selain itu, ucap dia, sejumlah hal yang menjadi tantangan adalah melistriki kawasan terpencil dan jauh dari jaringan PLN. Dalam road map, BUMN itu menargetkan mampu menyelesaikan rasio di angka 100 persen dalam tiga tahun ke depan, baik listrik PLN maupun swadaya. “Prioritasnya yang dekat jaringan PLN dulu,” ucapnya.
Untuk 69 ribu rumah tangga yang belum dialiri listrik PLN, Sigit menyebut, ada program sendiri menggunakan pembangkit yang sesuai karakteristik wilayah tersebut. Bisa menggunakan energi baru terbarukan (EBT). “Itu bisa dibicarakan nantinya dengan pemerintah daerah tersebut,” katanya.
Di sisi lain, meski pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim ditunda, Sigit memastikan PLN tetap membuat perencanaan. Bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan melanjutkan proyek pemindahan ibu kota, desain transmisi, distribusi, dan keandalan sudah disiapkan.
“Asumsi kami dengan gedung yang sama di ring satu di pusat pemerintah IKN yang baru dan beroperasi semua, persis sama dengan seperti di Jakarta. Daya awal yang diperlukan itu 200 MW. Sangat cukup,” bebernya.
Soal EBT untuk IKN, PLN disebutnya sangat mendukung. Program pemerintah dengan target pembangkit berbasis EBT secara bauran sebesar 23 persen pada 2025 sangat mungkin terealisasi terutama di IKN. “Saat ini pun di Kaltim pembangkit EBT yang beroperasi sudah 5 MW,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager Unit Pelayanan Pengatur Beban (UP2B) Kalimantan Chaliq menyebut, hingga kini Kaltim sudah tercukupi dari sisi pembangkit. Bahkan lebih banyak menyuplai listrik ke Kalsel dan Kalteng. “Rata-rata Kaltim pasok 70 MW ke Kalsel. Pernah sampai 200 MW tapi tidak lama, paling satu hingga dua jam,” ucapnya.
Kondisi pembangkit di Kaltim pun disebut masih prima. Adapun pembangkit yang sudah uzur dan tidak efisien lagi lebih banyak digunakan dalam kondisi darurat. Dari sisi penggunaannya hanya 1 persen dari keseluruhan produksi di 2020. “Yang tidak efisien ini adalah pembangkit yang mengandalkan BBM. Dan pembangkit jenis ini hanya digunakan saat emergency jika ada gangguan pembangkit,” ungkapnya.
