Distribusi paket internet untuk guru dan pelajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata tak mudah. Tidak sedikit pelajar yang masuk kategori residu alias tak bisa terverifikasi untuk menerima bantuan paket internet.
TENGGARONG - Kepala UPT Pusat Data Teknologi dan Informasi (Pusdatin) Disdikbud Kukar Pujianto mengatakan, sejauh ini kendala distribusi paket internet adalah keterbatasan jaringan internet alias blank spot serta pelajar yang tidak memiliki ponsel yang memadai.
Jadi, beberapa siswa terdata masuk kategori residu atau golongan yang tidak bisa mendapat bantuan tersebut. Jumlah golongan pelajar yang masuk kategori residu itu tersebar di seluruh kecamatan di Kukar.
Bahkan di Tenggarong banyak pelajar yang tidak bisa menerima bantuan kuota internet karena tidak memiliki ponsel. “Jadi, solusinya, pihak sekolah melakukan kegiatan belajar-mengajar secara terbatas dengan protokol Covid-19. Sebab, mereka melaporkan tidak memiliki ponsel tersebut atau blank spot,” kata Pujianto.
Persoalan lain, kata dia, dalam masa verifikasi, banyak ditemukan orangtua siswa yang menyerahkan nomor ponsel tidak aktif. Pihak orangtua berdalih, memberikan nomor ponsel yang biasanya digunakan untuk kebutuhan WhatsApp.
Padahal, nomor ponsel yang digunakan untuk WhatsApp tersebut juga belum tentu aktif. “Jadi, memang masih banyak masalah dan kendala teknis seperti ini yang kita hadapi," lanjutnya lagi.
Pujianto memastikan distribusi paket internet untuk guru dan siswa di Kukar tidak bisa 100 persen. Mengingat berbagai kendala yang memasukkan pelajar dan guru tersebut dalam kategori residu. Sejauh ini ada lima provider yang bekerja sama melakukan distribusi paket internet tersebut.
“Tidak bisa seratus persen terdistribusi. Namun, saat ini masih diproses verifikasinya,” tutupnya. Diwartakan sebelumnya, proses verifikasi dan validasi data guru dan siswa terus berlanjut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera menyalurkan bantuan kuota internet untuk proses belajar daring. Sumbernya dari APBN dan APBD Kukar.
Proses verifikasi dan validasi itu dibantu oleh seluruh pihak sekolah di Kukar, sehingga hulu dari pengumpulan data itu adalah dari masing-masing sekolah, lalu diserahkan kepada pihak Disdikbud.
Kuota yang akan diberikan kepada siswa berasal dari dua sumber. Yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan dana tanggap darurat APBD Kukar. Untuk yang bersumber dari Kemendikbud, sebanyak 35 GB per bulan sedangkan untuk guru mendapat 42 GB per bulan. (qi/kri/k16)
