MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:57
Cadangan Batu Bara Kaltim 4,6 Miliar Metrik Ton

Hilirisasi Mulai Dilakukan di Kutim, Bakrie Group Bangun Pabrik Methanol

Cadangan batu bara Kaltim masih besar.

SAMARINDA–Realisasi produksi batu bara Kaltim dari tahun ke tahun naik-turun. Angka terbesar disumbangkan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim melaporkan, pada tahun lalu (semester I) produksi emas hitam PKP2B mencapai 63 juta ton.

Sementara dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) 48 juta ton. Produksi ini menurun jika dibandingkan realisasi 2018. Di mana PKP2B dan IUP masing-masing mencatatkan angka produksi 153 juta dan 103 juta ton. Sementara pada tahun ini, Kementerian ESDM memberi jatah produksi sebesar 82 juta ton.

Gubernur Kaltim Iran Noor menuturkan, kontribusi batu bara yang dihasilkan Kaltim untuk negara cukup tinggi. Sebanyak 62 persen pasokan batu bara nasional berasal dari provinsi ini. Sumber daya yang melimpah ini diharapkan diikuti oleh pengelolaan yang tepat. Sehingga hilirisasi dianggap jadi opsi meskipun berat. Tak mudah, namun hilirisasi batu bara rupanya sudah diinisiasi sebelum diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Pada pertengahan tahun ini, investasi proyek pabrik methanol sebagai produk turunan batu bara di Bengalon, Kutai Timur, senilai USD 2 miliar, diinisiasi Bakrie Capital Indonesia. Perusahaan ini berkolaborasi dengan Ithaca Resources dan Air Products and Chemicals. Investasi pabrik methanol ini diyakini bisa mendongkrak perekonomian Kaltim yang stagnan selama masa pandemi Covid-19. Di samping itu, juga akan menjadi bagian penting dari proses hilirisasi perekonomian yang sedang berjalan di Kaltim.

Gubernur menuturkan, proyek batu bara ke methanol yang akan dibangun di Bengalon sangat prospektif. Karena gas yang dihasilkan batu bara itu sangat banyak. "Apalagi batu bara muda di Kutai Timur khususnya di daerah pedalaman itu mengandung gas yang besar sebagai bahan baku methanol. Pokoknya baguslah, kita tunggu saja. Didukung dengan Kaltim yang punya cadangan batu bara cukup besar, perkiraannya 4,6 miliar metrik ton," kata Isran Noor.

Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi mengatakan, efek batu bara memang tidak secara langsung terhadap APBD. Tetapi, melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang bekerja di industri tersebut. Ke depannya, disebut Aji Sofyan, industri hulu harus dialihkan ke industri hilir. "Kita harus kembali ke sumber daya alam yang diperbarui. Kita harus bergerak di entitas industri hilir batu bara. Hanya saja, memang tidak murah membangun bisnis ini. Dibandingkan industri hulu," jelas dia.

Dia mengatakan, pada industri hulu, batu bara tinggal mengeksplorasi lalu mengekspornya. Kemudian berbeda jika harus mengolahnya menjadi produk turunan. Terpisah, Kepala Perwakilan BI Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, industri methanol cukup menjanjikan. Asalkan, semua terintegrasi. "Ketika methanol sudah ada, akan dibuat apalagi. Sehingga industri akan tumbuh di sana," paparnya.

Apalagi, kebutuhan methanol Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 1,2 juta ton per tahun dan hanya dipenuhi dari satu produsen methanol existing dengan kapasitas produksi 660 ribu ton per tahun. Hilirisasi batu bara ke methanol dirasakan menghadapi tantangan, terutama regulasi dan insentif. Insentif ini yang kemudian disebut-sebut diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Di mana perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi bebas royalti 0 persen. Dengan catatan, melakukan hilirisasi.

Namun insentif itu dinilai Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Samarinda Eko Priyatno belum menjawab masalah hilirisasi. "Hilirisasi mau dibuat apa? Mau dibuat gas misalnya. Kalau dibuat gas harganya lebih mahal biayanya daripada gas asli naturalnya," kata Eko kepada Kaltim Post, Kamis (22/10), sambil menyatakan regulasi tersebut masih jadi perdebatan. Menurut dia, hilirisasi batu bara di Kaltim masih berat. Apalagi saat ini harga emas hitam cukup rendah. Eko menjelaskan, hilirisasi berarti mengubah batu bara menjadi produk lain. Baik produk gas maupun produk lain untuk dijual lagi.

Diakuinya, teknologi untuk mendukung hilirisasi batu bara memang sudah ada. Tetapi biaya teknologi untuk membuat hilirisasi juga cukup tinggi. Karena itu, dia menilai masih menguntungkan batu bara dijual dalam bentuk mentah. Sebaliknya, mengolahnya jadi produk lain, seperti gas, tidak menguntungkan bagi pengusaha. Apalagi, dia menilai, harga gas juga tidak ekonomis saat ini.

"Kalau hilirisasi mungkin dikompensasi dengan biaya peningkatan, dengan pengurangan royalti. Kemungkinan arahnya begitu. Misalnya kalau ada nilai tambah didapat pemotongan. Clue-nya dipersiapkan seperti itu. Untuk hilirisasi memang agak berat karena teknologi cukup mahal. Itu saja sih, tapi juga masih debatable masalah aturan ini," ungkapnya. (nyc/riz/k8)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…

Sabtu, 18 September 2021 10:17
RUU tentang Provinsi Segera Diputuskan DPR

Samboja-Sepaku Bisa Lepas dari Kaltim

Dalam naskah akademik RUU IKN yang sebelumnya beredar, pemerintahan IKN…

Jumat, 17 September 2021 12:09

Trans Kalimantan di Kubar Tergenang, Waspada! Lubang-Lubang di Jalan Makin Besar

SENDAWAR–Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kutai Barat (Kubar). Terparah banjir…

Kamis, 16 September 2021 14:35
Kepala Sekolah Rp 1,6 Triliun Itu Cuma Ingin Momong Cucu

Itu kan Hanya Catatan di Atas Kertas, tapi Di-Ranking KPK

Menurut undang-undang, kepala sekolah seperti Nurhali sejatinya tak masuk kategori…

Kamis, 16 September 2021 14:33

Undang-Undang Direvisi, Keistimewaan Kaltim Diatur

BALIKPAPAN-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim disepakati masuk Program Legislasi…

Kamis, 16 September 2021 14:31

Pemerintah Targetkan Tol Baru ke IKN Rampung 2025, Panjangnya 47 Km

Nantinya, jalan tol sepanjang 47 kilometer itu akan dimulai dari…

Kamis, 16 September 2021 14:29

Situasi Pandemi Mulai Terkendali, Pakar Ingatkan Gelombang Ketiga Masih Bisa Terjadi

JAKARTA- Indikator pandemi nasional semakin membaik. Per tanggal 14 September…

Kamis, 16 September 2021 13:22

56 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat

JAKARTA – Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…

Rabu, 15 September 2021 14:43
KPK: Tinggi Bukan Berarti Korupsi, Rendah Bukan Berarti Bersih

Kekayaan Lima Kepala Daerah di Kaltim Naik

Pandemi Covid-19 yang setahun terakhir melanda, tampaknya tidak terlalu berpengaruh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers