Tidak terasa kegiatan belajar-mengajar (KBM) sudah berjalan tujuh bulan. Namun, kendala pembelajaran belum terpecahkan. Proses pembagian bantuan kuota ke pelajar belum maksimal.
SAMARINDA-Anak-anak yang kurang mampu juga masih kesusahan untuk menjalankan belajar via daring. Karena mereka tak memiliki gawai. Belum lagi bicara masalah blank spot. Di kawasan pinggiran ibu kota Kaltim, rupanya jaringan seluler belum merata.
Sengkarut masalah inilah yang membuat proses belajar via daring susah berjalan optimal. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Asli Nuryadin menjelaskan, sebenarnya masalah klasik tersebut telah diupayakan penyelesaiannya.
“Ini sebenarnya masalah konvensional dari pertama pelaksanaannya (belajar daring) dulu,” kata Asli.
Menyikapi masalah subsidi kuota, Asli mengatakan, seharusnya tidak ada lagi permasalahan. Hal itu karena telah dibantu pihak sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah nasional (bosnas).
Selain itu, saat ini pihak provinsi tengah memberikan bantuan. “Pusat sudah cair juga sebagian yang 32 GB dari Kemendikbud,” jelasnya.
Namun, fakta di lapangan masih banyak kendala soal subsidi kuota yang diberikan. Asli menilai, masalah yang terjadi karena adanya salah penginputan nomor handphone.
“Kalau anggaran saya kira cukup. Menteri itu siapkan anggaran Rp 7 miliar loh. Masalahnya itu mungkin salah penginputan, misalnya harusnya masukan 06 akhirnya malah masuki 05. Yah jadi nggak dapat. Artinya ketelitian itu penting,” terangnya.
Sedangkan masalah pelajar yang tidak memiliki gawai, sebenarnya Disdik telah mengusulkan bantuan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Penyampaian juga telah dilakukan sejak awal penerapan belajar via daring. Hanya saja belum ada realisasi.
“Setidaknya ada 7.000 pelajar yang tidak memiliki gawai dan sudah disampaikan. Tapi selama tiga bulan ini pasti sudah berkurang, mungkin sekitar 2.000 aja lagi. Tapi harus diverifikasi dulu,” jelasnya.
Asli berharap, bantuan gawai mendapat respons dari pemkot. Setidaknya bantuan gawai bisa dilakukan secara bertahap. Permasalahan lain soal blank spot juga tak luput dikeluhkan Asli. Namun, lagi-lagi dirinya belum mendapatkan lampu hijau dari pemkot soal tindak lanjutnya.
“Setidaknya ada penguat-penguat jaringan. Sudah saya sampaikan. Sudah Zoom juga sama pihak Jakarta,” imbuh Asli.
Solusi yang diberikan Asli, setidaknya di pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak provider untuk memberikan layanan wifi di sekolah. Selain untuk memperkuat jaringan, hal itu untuk memberikan layanan jaringan ke peserta didik yang belum mendapatkan bantuan kuota.
