JAKARTA– Unjuk rasa mahasiswa dan buruh terkait dengan UU Cipta Kerja dinilai direspons berlebihan oleh polisi. Aksi yang dibalas dengan represi menunjukkan pola kemunduran demokrasi dan kecenderungan negara untuk menjadi police state.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyinggung soal police state itu. Dia melihat respons aparat penegak hukum yang justru menghalang-halangi hak sipil. Yakni, menyampaikan pendapat. ’’Melihat orang-orang yang demo diperlakukan begitu, menurut saya, merupakan kemunduran,’’ kata Fadli Zon dalam diskusi Forum Jurnalis Politik kemarin (22/10).
Aparat, lanjut dia, seharusnya memakai pendekatan sipil. Mereka semestinya justru menjamin hak-hak sipil. Namun, dia melihat saat ini pendekatan polisi masih militeristis. ’’Jadi, seolah-olah demo itu kegiatan kriminal, padahal ini kegiatan yang dijamin konstitusi untuk menyampaikan pendapat,’’ tutur mantan wakil ketua DPR itu.
Sedikit berbeda, politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebutkan bahwa police state tidak merujuk pada besarnya peran polisi dalam mendukung pemerintah menjalankan oligarki. Namun, lebih merujuk pada pengadaan polisi rahasia negara. Meski begitu, Budiman juga sepakat bahwa tindakan represif kepada pengunjuk rasa tidak bisa dibenarkan.
’’Represi itu hanya bersifat melumpuhkan orang sebelum melakukan perusakan. Jadi, polisi tidak boleh berinisiatif,’’ tegasnya.
Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menyimpulkan bahwa negara demokrasi memang harus ribut dan berisik. Maksud berisik adalah menyampaikan kritik yang membangun dan masih sesuai dengan koridor. ’’Membatasi kebebasan berpendapat orang-orang ini agak berlepotan,’’ terangnya.
Dia melihat kecenderungan pemerintah untuk meredam pendapat yang bertentangan itu kurang baik. Apalagi langsung menyatakan pendapat berbeda sebagai hoaks. ’’Jangan panik kalau ada kritik. Jangan pernah takut kalau ada kegaduhan,’’ ungkap Adi. (deb/c19/bay)
