BANGKOK– Demo di Thailand belum surut. Namun, Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha memilih untuk mencabut dekrit darurat yang diterapkan sejak Kamis (15/10). Pemerintah Thailand mengklaim bahwa kebijakan yang melarang berkumpul lebih dari 5 orang itu dihentikan. Sebab, situasi saat ini sudah membaik.
’’Status darurat telah menurun dan berakhir menjadi situasi di mana pejabat pemerintah dan lembaga negara bisa menegakkan hukum seperti biasa,’’ bunyi pernyataan dari pemerintah Thailand kemarin (22/10) seperti dikutip Agence France-Presse.
Prayuth sudah mengindikasikan akan mencabut kebijakan tersebut Rabu (21/10) saat tampil di salah satu saluran televisi. Menurut dia, itu adalah bagian dari langkah untuk meredakan ketegangan. Penegak hukum tidak mungkin menangkap ribuan orang dan memenjarakan mereka karena melanggar dekrit. Hanya beberapa orang, yakni pentolan aktivis yang akhirnya ditahan.
Dekrit itu memang membuat citra Prayuth dan pemerintah kian buruk. Terlebih, penggunaan water cannon pada demonstran yang tak bersenjata menjadi sorotan seantero negeri. Prayuth rencananya menggelar sidang parlemen luar biasa Senin (26/10) untuk mendiskusikan krisis yang terjadi saat ini.
Analis politik Titipol Phakdeewanich menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah saat ini hanyalah cara untuk mengulur waktu dan mengurangi ketegangan. Dia menegaskan, seharusnya dekrit darurat itu tidak pernah diterapkan sejak awal. ’’Orang-orang berhak melakukan protes dan itu tertuang dalam konstitusi Thailand,’’ tegasnya.
Aksi protes masih terjadi di beberapa titik kemarin meski jumlahnya tidak sebanyak sehari sebelumnya. Salah satu organisasi, Free Youth, memaparkan bahwa pencabutan dekrit tidak berarti apa-apa. Sebab, pemerintah belum merespons tuntutan pro demokrasi. Mulai pembubaran pemerintahan, turunnya Prayuth sebagai PM, hingga reformasi kerajaan.
’’Kami akan meningkatkan pergolakan jika PM tidak mundur dalam 3 hari,’’ bunyi pernyataan Free Youth via Telegram. (sha/c13/bay)
