Banjir dan Covid-19 Prioritas Belanja Pemprov Kaltim 2021

- Jumat, 23 Oktober 2020 | 21:00 WIB
Banjir di Balikpapan. Penanganan banjir di tiga kota utama di Kaltim difokuskan di APBD.
Banjir di Balikpapan. Penanganan banjir di tiga kota utama di Kaltim difokuskan di APBD.

SAMARINDA­–Angka APBD Kaltim 2021 mendekati final. Utak-atik komposisi belanja dan pendapatan daerah diperkirakan mentok di kisaran

Rp 9 triliun. Meskipun nominalnya turun dibanding APBD Murni 2020 (Rp 11,78 triliun), beberapa proyek prioritas yang sudah ditentukan bakal tetap berjalan. Program-program prioritas tersebut di bidang sumber daya air dan penanganan Covid-19.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Aswin mengatakan, prioritas pembangunan yang dibiayai APBD sudah sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Salah satunya, pengentasan banjir di tiga Kota di Kaltim. Yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Termasuk penyediaan air minum.

"Nah, kegiatan-kegiatan pembangunan ini sudah banyak kita rencanakan sesuai ketentuan. Juga Bagaimana hilirisasi industri itu terwujud, sehingga bisa mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan," jelas mantan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim ini. Anggaran untuk pembangunan jalan maupun jembatan, disebut Aswin, tetap diprioritaskan.

Berdasarkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 yang telah disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, semula APBD Kaltim diperkirakan Rp 9,072 triliun. Perinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 4,892 triliun, pendapatan dari transfer pusat ke pemerintah daerah senilai Rp 4,167 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 12,727 miliar.

Namun, diprediksi turun menjadi Rp 8,2 triliun. Hal ini terjadi setelah terbitnya lampiran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) APBN 2021. Dari TKDD ini, ada pengurangan nilai transfer dari pemerintah pusat senilai Rp 864 miliar dari angka proyeksi APBD Kaltim. Terdapat penyesuaian dana bagi hasil (DBH). Sehingga, berada di kisaran Rp 8,2 triliun. Dari yang semula Rp 2,9 triliun menjadi hanya sekitar Rp 2 triliun.

Namun, dana alokasi umum (DAU) yang semula Rp 835 miliar bertambah Rp 21 miliar, sehingga menjadi Rp 856 miliar. Selain itu, ada dana insentif daerah (DID) Rp 37,45 miliar. Penambahan ini membuat angka KUA-PPAS APBD 2020 kembali meningkat menjadi Rp 8,9 triliun. Sebab, masih ada sisa serapan anggaran dari pemerintah pusat Rp 571 miliar, dari total Rp 900 miliar di APBD Perubahan 2020.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Kaltim 2021, Banggar DPRD Kaltim dan TAPD sejatinya sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan telah disepakati pula lewat musrenbang, dari tingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi.

“Saya menyadari plafon APBD Kaltim di tahun 2021 sangat terbatas, sehingga penetapan dan pemanfaatannya harus benar-benar tepat sasaran dan bijak. Terutama, saat harus dimasukkan dalam program prioritas," ujarnya. (nyc/riz/k16)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X