JAKARTA – Pemerintah jungkir balik untuk menjaga daya beli masyarakat dan sasaran inflasi. Sebab, pascapandemi Covid-19, konsumsi masyarakat tertekan dan membuat inflasi berada di tren yang sangat rendah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar inflasi tidak terlalu rendah. “Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah,” ujarnya pada Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi kemarin (22/10).
Hal itu tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana inflasi tidak serendah seperti saat ini. Dengan menjaga inflasi agar tetap ada di titik keseimbangan, Jokowi yakin hal itu bisa menjadi stimulus agar produsen tetap melakukan produksi.
Dengan target itu, keseimbangan pasokan dan permintaan menjadi sangat penting. “Agar saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal, tidak terjadi tekanan signifikan pada harga-harga,” imbuh mantan wali kota Solo itu.
Jokowi melanjutkan, dengan kondisi saat ini, pengendalian inflasi tidak melulu soal mengendalikan harga saja. Tetapi juga menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai kebijakan.
Kebijakan-kebijakan itu berupa penyaluran berbagai stimulus dan bantuan sosial (bansos) yang sifatnya transfer tunai. Di antaranya, Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai (BLT), BLT dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.
Dengan adanya pencairan berbagai stimulus itu, diharapkan masyarakat bisa memiliki alokasi anggaran yang bisa dibelanjakan. Dengan begitu, daya beli perlahan pulih dan pasokan bisa bertumbuh.
Dia juga mendorong agar seluruh kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda) bisa segera mengakselerasi anggaran belanjanya. Jokowi ingin belanja K/L dan pemda bisa mengutamakan penerapan produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM. “Terutama melalui belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar pemda bisa lebih giat mengakselerasi belanja APBD-nya. Dia menyoroti kinerja pemda dalam serapan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah yang masih rendah.
“Saya ingin garis bawahi bahwa saat pemerintah pusat melakukan dan terus-menerus mencoba melihat alokasi dan distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita lihat di tingkat daerah penyerapan masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, memerinci, dari sisi kesehatan, dari jumlah Rp 30,4 triliun, belanja kesehatan di daerah baru terserap Rp 13,3 triliun per September. Sementara, anggaran jaring pengaman sosial di daerah dari jumlah Rp 22,8 triliun baru terserap Rp 11,7 triliun. Kemudian, anggaran untuk dukungan ekonomi masyarakat yang berasal dari APBN sebesar Rp 19,24 triliun baru terserap Rp 2,6 triliun.
Kondisi itu mencerminkan masih banyak hambatan yang harus diatasi bersama. Dia mengingatkan agar pemda bisa segera mengakselerasi belanjanya untuk membantu pemulihan ekonomi yang mengalami tekanan.
“Sehingga dunia usaha, masyarakat, bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang mengalami shock sangat besar akibat Covid-19,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. (dee/JPG/rom/k16)
