Laporan Keuangan Pemda Sudah Baik

- Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:15 WIB
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kaltim kembali memberi penghargaan bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim.
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kaltim kembali memberi penghargaan bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim.

SAMARINDA- Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kaltim kembali memberi penghargaan bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim. Tahun ini, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019. Itu menandakan laporan keuangan yang diberikan Bumi Etam sudah sangat baik.

Penghargaan untuk tujuh pemerintah daerah yang lima kali atau lebih berturut-turut memperoleh opini WTP, yaitu Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Kutai Barat dan Pemkab Paser. Selain itu, juga ada penghargaan untuk empat pemda yang berhasil meraih opini WTP lainnya, yaitu Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Berau, Pemkab Penajam Paser Utara, dan Pemkab Mahakam Hulu.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, penghargaan ini menandakan pemerintah di Kaltim selalu berusaha bekerja lebih baik. Penghargaan ini juga membuat pemerintah terus memberikan pelaporan keuangan yang baik. Kalau diberikan penghargaan seperti ini, tandanya kinerja sudah baik. Kalau sudah baik berarti bermanfaat bagi masyarakatnya.

“Saya berterima kasih kepada daerah-daerah yang mempertahankan opini WTP, karena bisa bekerja lebih baik. Apalagi untuk daerah yang mempertahankan lima tahun berturut-turut. Itu merupakan kinerja yang luar biasa,” jelasnya, Rabu (21/10) setelah memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah daerah di lingkungan provinsi Kaltim untuk capaian opini WTP.

Bersamaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Midden Sihombing mengatakan, tahun ini merupakan tahun pertama 100 persen pemerintah di Kaltim mendapat opini WTP. Tahun sebelumnya, ada Mahakam Ulu yang belum mencapai opini WTP. Tahun ini, sudah terlihat perjuangan semua pihak untuk memajukan Kaltim.

“Pembinaan pemda untuk mendapat opini WTP berarti berhasil. Tapi, meskipun sudah 100 persen pemerintah daerah mendapat penghargaan, bukan berarti cepat puas. Kita tetap mendorong pemerintah untuk melakukan penyerapan anggaran yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Apalagi, realisasi APBN di Kaltim sampai Oktober 2020 secara keseluruhan adalah sebesar 69,31 persen atau Rp 7,96 triliun dari pagu seluruhnya yang berjumlah Rp 11,49 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari, realisasi belanja kementerian negara atau lembaga sebesar Rp 5,56 triliun, atau 63,63 persen dari pagu senilai Rp 8,73 triliun.

Dalam kerangka kebijakan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan pada masa pandemi Covid-19, terdapat pengurangan pagu anggaran tahun 2020 untuk wilayah Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun. Di samping itu, terdapat Rp 133,78 miliar yang difokuskan ulang khusus untuk penanganan Covid-19 di Kaltim. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini baru terealisasi 21,45 persen atau senilai Rp 28,70 miliar.

Realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa yang dibayarkan melalui KPPN Kaltim adalah sebesar Rp 2,41 triliun atau 87,31 persen dari pagu seluruhnya, yang berjumlah Rp 2,76 triliun, yang terdiri dari DAK fisik, dana desa dan dana BOS. Penyaluran DAK fisik telah selesai dilaksanakan dengan realisasi sebesar 88,40 persen atau Rp 898,19 miliar dari alokasi Rp 1,02 triliun.

Sementara itu, penyaluran dana BOS sudah mencapai angka 92,91 persen atau Rp 780,35 miliar dari alokasi Rp 839,94 miliar. Realisasi penyaluran dana desa menjadi yang terendah dengan capaian 80,44 persen atau Rp 723,84 miliar dari pagu Rp 899,89 triliun.

“Untuk tahun depan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian nasional, satuan kerja Kementerian Negara diharapkan dapat mengambil langkah strategis pelaksanaan anggaran sejak dini. Para kuasa pengguna anggaran satker agar menyiapkan strategi yang implementatif dalam rangka memperbaiki kualitas pengelolaan APBN khususnya pada lingkup satker masing-masing,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X