MANAGED BY:
SELASA
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 22 Oktober 2020 16:59
Korupsi, Ahli Waris Tanggung Kerugian Negara

SAMARINDA–Pemulihan kerugian negara tak dapat terpisahkan dalam pemberantasan korupsi. Menyeret pelaku rasuah ke meja hijau hingga diadili tanpa disertai upaya pengembalian uang rakyat yang sudah digerogoti, hanya memberikan efek jera yang parsial. Menyita harta benda milik pelaku sesuai besaran yang dikorupsi jadi salah satu cara memulihkan keuangan negara yang sudah digerayangi secara lancung.

Tentunya berbekal putusan pengadilan yang inkrah. Lalu, bagaimana dengan kasus korupsi yang belum diadili namun tersangkanya keburu meninggal? Caranya, menggugat keluarga tersangka ke pengadilan seperti yang terjadi di Kejari Samarinda. “Masih disusun materi gugatannya,” ucap Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Samarinda Dwinanto Agung Wibowo yang ditemui media ini, (21/10).

Kasus korupsi itu, dugaan penyalahgunaan hibah senilai Rp 500 juta di LPK Eksekutif Insentif pada 2013 lalu. Perkara besutan Polresta Samarinda itu sudah dilimpahkan, berkas acara pemeriksaan beserta tersangka almarhum Eko Sukasno, ke kejaksaan medio November 2019 lalu. Berkas ditelaah jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaan yang akan digulirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. Tersangka pun langsung ditahan di Rutan Klas IIA Sempaja kala itu dan dua hari berselang, selepas penahanan, diketahui meninggal karena memiliki riwayat penyakit jantung.

“Dari kasus ini diduga kerugian negaranya total loss sebesar Rp 500 juta itu,” sambungnya. Dijelaskan Dwi, memang perbuatan pidana tersangka otomatis gugur karena meninggal dunia. Namun, merujuk Pasal 33 UU 31/1999 diperbarui UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kejaksaan tetap harus menempuh upaya pengembalian kerugian negara. Yang muncul dari perkara tersebut lewat gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Gugatan itu bakal diajukan untuk ahli waris si tersangka yang telah meninggal. Materi gugatan masih disusun, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dikomandoinya juga berkoordinasi dengan Bidang Intelijen Kejari Samarinda. Untuk melacak aset si tersangka yang bakal menjadi materiil yang diajukan untuk disita dalam gugatan itu nantinya.

Verifikasi aset ini rampung barulah gugatan akan digulirkan ke meja hijau. “Asetnya senilai kerugian negara dari kasus itu,” sebut jaksa pengacara negara itu.

Perkara hibah ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. Lantaran tersangka meninggal sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Tipikor Samarinda. Bagaimana kejaksaan menentukan jumlah kerugian negara yang valid? Mengingat kerugian negara sebesar Rp 500 juta atau sejumlah hibah yang diterima LPK tersebut masihlah dugaan yang belum terbukti dan sah di mata hukum. Menurut dia, nominal pasti kerugian negara dalam kasus ini nantinya ditentukan dalam persidangan ketika gugatan diproses. Dari persidangan itu, sambung Dwi, pihak kejaksaan tetap menghadirkan saksi atau ahli untuk memverifikasi besarnya kerugian dari kasus tersebut. sesuai Pasal 32 UU Tipikor. “Jadi nanti kami tetap hadirkan ahli untuk menghitung kerugian pastinya di persidangan. Bisa BPKP atau ahli pidana,” tutupnya. (ryu/riz/k15)

 

 

 

 

 

 

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…

Minggu, 19 September 2021 14:17

Indeks Keterbukaan Informasi di Kaltim Kategori Sedang

Komisi Informasi Pusat merilis hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik…

Minggu, 19 September 2021 11:18
TNI-Polri Kejar KKTB Pembunuh Nakes Papua

Satu Korban Masih Hilang, Komandan OPM Tewas

Kekejaman kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB) pimpinan Lamek Taplo harus…

Minggu, 19 September 2021 10:19

Kondisi Jalan Mantap Masih Rendah, Kemantapan Jalan di Kaltim Hanya 75 Persen

PERBAIKAN ruas jalan trans Kalimantan di Kabupaten Berau, segera dilakukan.…

Minggu, 19 September 2021 10:18

Normalisasi Sungai Solusi Banjir di Kariangau

BALIKPAPAN-Persoalan banjir di Jalan Projakal, Km 5,5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan…

Minggu, 19 September 2021 10:17

Realisasi APBD Kaltim Rendah, Dari Rp 11 Triliun, Baru Terserap 36 Persen

Pembahasan APBD Perubahan Kaltim dipastikan molor. Seharusnya, rancangan sudah diserahkan…

Sabtu, 18 September 2021 12:32

300 Nakes Ditarik dari 34 Distrik di Papua

JAYAPURA-Sebanyak 300 Tenaga Kesehatan (Nakes) ditarik dari 34 distrik di…

Sabtu, 18 September 2021 10:18

Balikpapan Siap Jadi Ibu Kota Provinsi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kaltim, membuka peluang wacana…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers