20 Juta Dosis Vaksin Siap Bulan Desember, Diutamakan Tenaga Kesehatan

- Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:01 WIB

JAKARTA-Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan terus memperketat protokol kesehatan dingga Vaksin didapatkan pada bulan Desember mendatang. “Hingga Desember 2020, kita harus menjaga satu sama lain dan harus kita upayakan jangan sampai ada outbreak (wabah),” ujar dia. 

Ia menyebut pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin sebanyak 20 juta dosis yang akan mulai didistribusikan pada Bulan Desember. Prioritas utama adalah petugas kesehatan dan petugas-petugas yang berurusan langsung dengan pasien. ”20 juta sudah dapat. Tapi kita ingin tambah 10 juta. Jadi 30 juta maka akan cukup,” katanya pada pertemuan virtual pada Jumat malam (18/9). 

Menurutnya, bila pada Januari 2021 Indonesia berhasil melakukan injeksi vaksin maka penularan covid-19 di Indonesia akan dapat dikendalikan. ”Jangan sampai ada lagi dokter atau perawat kita yang menjadi korban. Untuk awal (kita berikan,Red) ke Jawa dan Bali lah ya karena penularan covid-19 tertinggi,” jelasnya.

 Indonesia saat ini mengikuti Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) sehingga akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta dosis. Selain itu, Indonesia telah mengamankan 390 juta dosis vaksin dari kerjasama dengan Tiongkok. Namun, tidak hanya dengan Tiongkok, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sedang mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia. 

Sementara itu, pasien Covid-19 terus berdatangan ke RS darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Data terakhir dari Satgas Penanganan Covid-19, Tower 5 telah terisi lebih dari 90 persen dari total kapasitas atau sekitar 1.442 pasien. Sebagian besar adalah orang tanpa gejala (OTG). 

Kapasitas maksimal Tower 5 adalah 1.570 tempat tidur. Dengan demikian, saat ini tower 5 telah mencapai 91,84 persen kapasitas. Upaya perbaikan untuk tower 4 terus dikebut. Namun, Satgas baru bisa mematok target beroperasinya tower 4 yakni pada pekan depan. 

Di sisi lain, upaya menekan jumlah kasus Covid-19 belum linier dengan testing dan tracing. Padahal, cara ini dinilai paling efektif untuk memutus rantai penularan. Mirisnya lagi, ketersediaan alat tes PCR disebut masih minim di daerah. 

Hal tersebut terungkap dari hasil kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada akhir minggu lalu. Dalam peninjauan tersebut, Muhadjir melakukan pengecekan ketersedian fasilitas penanganan Covid-19 di RSUD Kabupaten Kediri. Seperti mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dan laboratorium uji spesimen PCR. 

"Fasilitas yang harus dipenuhi oleh RS rujukan salah satunya adalah laboratorium PCR, untuk menguji spesimen dari penderita Covid-19," ujarnya. 

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir juga mendapatkan laporan dari pihak RSUD bahwa ketersediaan alat tes PCR dan perangkat tes sekali pakai yang dikirimkan dari pusat belum cukup memadai. Kondisi ini kemudian disiasati dengan melakukan pengadaan sendiri. Menurutnya, hal ini tidak jadi masalah asalkan dengan pertanggungjawaban dalam pengadaannya. Dia bahkan mendukung pembelian alat baru dengan kapasitas yang lebih besar untuk tes PCR. 

"Justru itu menurut saya suatu terobosan. Saya kira daerah harus inisiatif kalau memang fasilitas yang turun dari pemerintah pusat belum memadai," ungkap Mantan Mendikbud tersebut. 

Meskipun belum cukup memadai, tetapi menurutnya, adanya alat tes PCR di RSUD Kediri sudah sangat membantu dalam pengetesan. Paling tidak, Kabupaten Kediri tidak perlu mengirim sample ke Surabaya. "Cukup di sini. Tapi kapasitasnya di sini itu belum memadai," ujarnya. 

Dia menjanjikan, laporan soal kekurangan alat-alat pendukung penanganan Covid-19 ini akan dibawa ke Jakarta. Kondisi ini bakal jadi bahan masukkan bagi Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19. 

Sementara itu, kantor KBRI Manila, Filipina terpaksa harus dilockdown karena salah satu stafnya terpapar Covid-19. Kantor akan ditutup selama tiga hari terhitung mulai hari ini (21/9). Dalam keterangan resminya, Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang memastikan, staf tersebut dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Saat ini yang bersangkutan sudah melakukan isolasi mandiri. 

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X