Bahrain Resmi Tinggalkan Palestina, Undang Israel Teken Nota Kesepahaman

- Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:22 WIB
Abdullatif Al Zayani
Abdullatif Al Zayani

MANAMA– Bahrain menindaklanjuti komitmen perdamaian dengan Israel yang dibuat bulan lalu. Mereka mengadakan pertemuan untuk mengumumkan bahwa diplomasi dua negara resmi dibuka. Meski, Bahrain tetap bersikeras ingin Israel bisa berdamai dengan Palestina.

Rombongan Israel yang dipimpin Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Meir Ben Shabbat tiba di Manama, Bahrain, Minggu (18/10). Mereka ditemani Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin yang mewakili AS sebagai mediator. Bahrain pun diwakili Menteri Luar Negeri Abdullatif Al Zayani. ”Ini adalah momen bersejarah antar-dua negara,” kata Zayani menurut Al Jazeera.

Bahrain mengejutkan dunia saat datang ke Gedung Putih, AS, pada 15 September lalu. Saat itu Zayani juga menjadi perwakilan untuk menandatangani Abraham Accord bersama Israel dan Uni Emirat Arab. Perjanjian tersebut merupakan awal percakapan normalisasi hubungan antara Bahrain dan Israel.

Kali ini tujuan delegasi Israel terbang langsung ke ibu kota Bahrain adalah meresmikan perjanjian tersebut. Shabbat dan Zayani menandatangani joint communiqué alias pernyataan bersama terkait dengan hubungan diplomatik mereka. Mereka juga menandatangani tujuh nota kesepahaman yang meliputi sektor perdagangan, penerbangan, telekomunikasi, perbankan, dan pertanian.

”Kita memulai hari sebagai teman dan mengakhirinya sebagai keluarga. Keluarga Ibrahim,” ungkap Shabbat mengacu pada Abraham Accord menurut Times of Israel.

Bahrain adalah negara keempat yang menormalkan hubungan dengan Israel. Sebelumnya, Israel dan Jordania berdamai dengan negara Yahudi tersebut. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi yang ketiga pada Agustus lalu. ”Ini adalah awal perjalanan menuju perdamaian regional,” ujar Mnuchin.

Karena itulah, otoritas Palestina frustrasi dan sakit hati. Sebab, negara-negara anggota Liga Arab pernah berkomitmen tidak berdamai dengan Israel sampai kedaulatan Palestina diakui. Kekecewaan juga datang dari sebagian warga Bahrain.

Namun, keluhan itu tidak digubris. Kenyataannya, Bahrain lebih membenci Iran daripada Israel. Menurut keluarga kerajaan, konflik sipil pada 2011 merupakan hasil hasutan Iran kepada penganut Syiah di dalam negeri. Menurut Washington Institute for Near East Policy, 85 persen warga Bahrain adalah penganut Syiah. Namun, keluarga kerajaan menganut aliran Sunni.

Pada saat yang bersamaan, Israel menilai perjanjian tersebut sebagai kemenangan mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut UEA dan Bahrain sebagai bukti bahwa prioritas negara jazirah Arab sudah berubah. Mereka lebih mementingkan potensi dagang daripada konflik Palestina.

”Saya berharap, dalam waktu dekat, kami bisa mengabarkan lebih banyak lagi negara (yang berdamai dengan Israel, Red),” tutur Netanyahu sebagaimana yang dilansir Agence France-Presse.

Sementara itu, aktivis pembela hak warga Palestina putus asa. Memang UEA dan Bahrain menegaskan bahwa perjanjian damai dengan Israel harus disertai dorongan agar Israel berdamai dengan Palestina. Namun, banyak yang menyebut bahwa Israel tidak membuat janji apa pun selain menunda ekspansi mereka di Tepi Barat. (bil/c14/bay)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X