JAKARTA-- Peneliti mengemukakan hasil survei terkait isu UU Cipta Kerja. Survey yang dikeluarkan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan Partai Demokrat dan PKS mendapat citra positif dalam isu ini.
Hasil penelitian itu dipaparkan pada Minggu (18/10). Peneliti LP3ES Tomi Satryatomo mengungkapkan bahwa penelitian ini awalnya mencari bagaimana pola komunikasi terbentuk dalam isu UU Ciptaker. "Dipetakan pola percakapannya selama periode 3-13 Oktober, karena itu masa krusial," jelas Tomi ketika dihubungi (19/10).
Data itu menunjukkan bahwa percakapan terkait dua partai pro UU Ciptaker, yakni PDI Perjuangan dan Golkar, lebih banyak didominasi akun buzzer. Sementara untuk partai kontra UU Ciptaker yakni Partai Demokrat (PD) dan PKS terbagi ke dalam dua sub klaster. Yakni politisi dan media langsung dengan akun-akun di luar partai dan media. Seperti akademisi, aktivis, hingga akun komunitas dunia maya.
Komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh tokoh berpengaruh dari kedua partai ini, menurut Tomi, menunjukkan tren positif. Dia melihatnya dari pendekatan elektabilitas. Yakni favorabililtas dan popularitas. "Dilihat dari favorabiltas, yang paling tinggi itu PD. Sementara popularitasnya PKS," lanjutnya.
Meski sama-sama menolak, Tomi menjelaskan bahwa kedua partai ini membawa narasi yang berbeda dalam menyuarakan penolakan UU. PD bersifat lebih umum, sementara PKS sesuai dengan identitas partainya menggunakan narasi agama dengan suara dari tokoh-tokoh agama.
Partai Demokrat menyambut baik hasil penelitian tersebut. Anggota Fraksi Demokrat DPR Didi Irawadi menyampaikan bahwa hingga hari ini, Partai Demokrat masih melihat adanya ketidakadilan dalam UU tersebut dan akan terus memperjuangkan perbaikan UU. "Kami berterima kasih pada publik yang memberi apresiasi terkait ini," ungkap Didi.
Didi menilai hasil ini setidaknya bisa menjadi masukan juga bagi partai-partai lain untuk membuka pintu aspirasi selebar-lebarnya bagi masyarakat. "Kami berharap partai-partai pendukung pemerintah dan pihak pemerintah tetap memberikan ruang aspirasi seluas-luasnya kepada publik. Jangan pernah menutup pintu masukan," lanjutnya. (deb)
