MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 20 Oktober 2020 12:35
Biaya Kampanye di Pilkada Samarinda Maksimal Rp 14 Miliar
Firman Hidayat

PROKAL.CO,

SAMARINDAPemilihan kepala daerah (pilkada) digelar dengan biaya yang tak sedikit. Ada uang daerah yang menyubsidi gelaran pesta demokrasi ini. Di sisi lain, para kandidat perlu merogoh kocek untuk turut serta membangun kesadaran politik masyarakat lewat kampanye, selain menyosialisasikan diri.

Biaya mobilisasi dukungan politik atau dana kampanye itu perlu dikatrol, sehingga jalannya pesta demokrasi bisa lebih sehat dari tindakan lancung yang merusak muruah pemilu. Wujud kampanye murah pun muskil tercipta jika menilik biaya yang diperlukan. Di Samarinda, setiap pasangan calon (paslon) memiliki batas penerimaan dan pembiayaan kampanye sebesar Rp 14,7 miliar. “Batas dari dana kampanye ini untuk memastikan agar paslon mengunakan dana yang sah, diatur undang-undang,” ucap Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat, (19/10).

Lebih lanjut dituturkan Komisioner KPU Samarinda Divisi Hukum dan Pengawasan Nina Mawaddah. Pelaporan dana kampanye terbagi jadi tiga tahapan. Yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). LADK sudah diajukan ketiga paslon yang berlaga di Pilkada Samarinda 2020.

Lewat piranti sistem dana kampanye (Sidakam) merujuk sesuai PKPU 13/2020 tentang Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Covid-19 pada 26 September lalu. “Dari LADK, mereka mesti menyusun dana awal saja, akhir Oktober ini harus dipugar datanya dengan melaporkan penerimaan sumbangan yang diperoleh selama kampanye berjalan,” ulasnya. Ketiga paslon punya dana awal yang berbeda. Barkati-Darlis tercatat memiliki dana awal kampanye sebesar Rp 15 juta, Andi Harun-Rusmadi Wongso Rp 20 juta, dan Zairin Zain-Sarwono Rp 50 juta.

Untuk penerimaan dana kampanye, sambung Nina, merujuk PKPU yang berlaku hanya bisa berasal dari tiga sumber. Yakni dana dari pasangan calon, partai politik, hingga pihak lain yang diatur undang-undang seperti perseorangan atau koorporasi. “Sumbernya hanya tiga itu. Untuk penggunaannya pun sudah ditentukan, seperti pembiayaan rapat umum, pertemuan terbatas atau tatap muka, pembuatan bahan dan alat peraga kampanye,” tuturnya.

Secara umum, semua laporan itu wajib dilaporkan. Namun, sanksi hanya bisa diterapkan di LPPDK pada 6 Desember mendatang. Sehari selepas masa kampanye berakhir. Jika paslon tak melaporkan, KPU bisa mencabut status mereka sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah yang maju di pilkada.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 08 Mei 2021 12:30

Waspada Tren Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-Libur

TAK berbeda jauh dengan tahun lalu, masyarakat Kaltim pada Lebaran kali…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:28
Penyekatan Dikeluhkan, DPRD Minta Petugas Konsisten

Soal Penyekatan, Siang Dijaga, Sore hingga Malam Bebas

Berkaca pada data kasus Covid-19 tahun lalu, penyebaran virus corona…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:27

Hilal di Bawah Ufuk, Lebaran 13 Mei

SIDANG Isbat penetapan 1 Syawal atau Lebaran akan dilaksanakan Kementerian…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:26

PTM Ditunda, Inovasi Pemprov Apa?

BALIKPAPAN-Gubernur Kaltim masih belum memberi lampu hijau pelaksanaan kegiatan pembelajaran…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:25

14 Posko Didirikan, Polres Samarinda Pantau secara Digital dan Manual

SAMARINDA–Sebanyak 14 posko didirikan Polresta Samarinda jelang Idulfitri 2021. Pos…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:22

Panen Buah Pakai Robot

Penggunaan artificial intelligence dalam aktivitas sehari-hari kian masif. Bahkan untuk…

Sabtu, 08 Mei 2021 11:39

Polemik Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Bersedia Lepas Jilbab atau Tidak

JAKARTA- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka perihal proses…

Jumat, 07 Mei 2021 17:50
Rektor Uniba Isradi Zainal dalam Talk Show IKN Garapan Kaltim Post

Keluar dari Pendidikan Kaku, Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Industri

Jelang pemindahan ibu kota negara (IKN), dunia pendidikan harus bersiap.…

Jumat, 07 Mei 2021 17:43

Minta DK PBB Embargo Senjata Myanmar

YANGON-  Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK)…

Jumat, 07 Mei 2021 17:39

ALAMAK NAIK LAGI KAH..?? Pemerintah Beri Sinyak Kenaikan Tarif PPN

JAKARTA– Pemerintah memberikan sinyal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers