MANAGED BY:
JUMAT
27 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 20 Oktober 2020 12:35
Biaya Kampanye di Pilkada Samarinda Maksimal Rp 14 Miliar
Firman Hidayat

PROKAL.CO,

SAMARINDAPemilihan kepala daerah (pilkada) digelar dengan biaya yang tak sedikit. Ada uang daerah yang menyubsidi gelaran pesta demokrasi ini. Di sisi lain, para kandidat perlu merogoh kocek untuk turut serta membangun kesadaran politik masyarakat lewat kampanye, selain menyosialisasikan diri.

Biaya mobilisasi dukungan politik atau dana kampanye itu perlu dikatrol, sehingga jalannya pesta demokrasi bisa lebih sehat dari tindakan lancung yang merusak muruah pemilu. Wujud kampanye murah pun muskil tercipta jika menilik biaya yang diperlukan. Di Samarinda, setiap pasangan calon (paslon) memiliki batas penerimaan dan pembiayaan kampanye sebesar Rp 14,7 miliar. “Batas dari dana kampanye ini untuk memastikan agar paslon mengunakan dana yang sah, diatur undang-undang,” ucap Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat, (19/10).

Lebih lanjut dituturkan Komisioner KPU Samarinda Divisi Hukum dan Pengawasan Nina Mawaddah. Pelaporan dana kampanye terbagi jadi tiga tahapan. Yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). LADK sudah diajukan ketiga paslon yang berlaga di Pilkada Samarinda 2020.

Lewat piranti sistem dana kampanye (Sidakam) merujuk sesuai PKPU 13/2020 tentang Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Covid-19 pada 26 September lalu. “Dari LADK, mereka mesti menyusun dana awal saja, akhir Oktober ini harus dipugar datanya dengan melaporkan penerimaan sumbangan yang diperoleh selama kampanye berjalan,” ulasnya. Ketiga paslon punya dana awal yang berbeda. Barkati-Darlis tercatat memiliki dana awal kampanye sebesar Rp 15 juta, Andi Harun-Rusmadi Wongso Rp 20 juta, dan Zairin Zain-Sarwono Rp 50 juta.

Untuk penerimaan dana kampanye, sambung Nina, merujuk PKPU yang berlaku hanya bisa berasal dari tiga sumber. Yakni dana dari pasangan calon, partai politik, hingga pihak lain yang diatur undang-undang seperti perseorangan atau koorporasi. “Sumbernya hanya tiga itu. Untuk penggunaannya pun sudah ditentukan, seperti pembiayaan rapat umum, pertemuan terbatas atau tatap muka, pembuatan bahan dan alat peraga kampanye,” tuturnya.

Secara umum, semua laporan itu wajib dilaporkan. Namun, sanksi hanya bisa diterapkan di LPPDK pada 6 Desember mendatang. Sehari selepas masa kampanye berakhir. Jika paslon tak melaporkan, KPU bisa mencabut status mereka sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah yang maju di pilkada.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 26 November 2020 21:22

Mantan Sekda Kukar Edy Subandi Meninggal, Kasus Meninggal Covid-19 di Kaltim Tembus 577

PROKAL.CO, SAMARINDA - Satgas Penanganan COVID-19 di Kaltim melaporkan hari…

Kamis, 26 November 2020 12:46

Istri Edhy Prabowo Belum Menyandang Status Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengamankan Iis Rosita Dewi (IRD)…

Kamis, 26 November 2020 12:43

Jadi Tersangka, Edhy Minta Maaf ke Presiden dan Prabowo

 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyesal terlibat dalam kasus…

Rabu, 25 November 2020 22:07

Positif Covid-19, Walikota Samarinda Syaharie Jaang Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang saat ini menjalani isolasi…

Rabu, 25 November 2020 13:32

MYC Deadlock, Ditentukan Mendagri

APBD Kaltim pada tahun depan di angka Rp 11 triliun.…

Rabu, 25 November 2020 13:29

Nasib RUU Ibu Kota Negara Diputuskan Hari Ini

BALIKPAPAN-Urgensi rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) kembali…

Rabu, 25 November 2020 11:32

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT, Ini Komentar Gerindra

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkena operasi tangkap tangan…

Rabu, 25 November 2020 10:50

Ditangkap KPK, Segini Total Harta Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:45

OTT Menteri Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:36

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers