BALIKPAPAN-Keterlibatan pemerintah pusat dalam pengoperasian terminal batu bara curah di kawasan Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan terkuak. Sebab, sebelum beroperasinya terminal itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turun ke lokasi. Bahkan pada 2018 lalu, sejumlah pihak terkait menggelar rapat di Kemenhub.
Kaltim Post mendapatkan salinan surat berkop Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub. Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Kepelabuhanan yang saat itu dijabat oleh M Tohir mengundang rapat sejumlah pihak terkait. Pertemuan yang berlangsung pada 12 November 2018 itu membahas rencana pembangunan terminal batu bara curah di TPK Kariangau.
Adapun, pihak yang diundang di antaranya dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Cabang Balikpapan, PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), dan PT Kace Berkah Alam (KBA) selaku investor terminal curah.
Rapat yang digelar di Kantor Kemenhub itu dipimpin M Tohir. Pertemuan itu juga dihadiri Direktur PT KBA Alamsyah. Pria yang akrab disapa Alam itu mengklaim, rapat tersebut merumuskan tentang pengoperasian terminal batu bara curah.
Pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Tohir beserta rombongan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub menggelar kunjungan ke Balikpapan. Media ini juga mendapatkan dokumentasi di mana Tohir mendatangi kawasan TPK Kariangau pada 27 Februari 2019.
Kedatangan Tohir disebut untuk melihat kesiapan pengoperasian terminal baru bara curah. “Artinya, Kemenhub tahun aktivitas kami. Agak aneh kemudian terminal distop pengoperasiannya,” beber Alam kemarin (19/10).
Dia mengklaim, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberi lampu hijau atas uji coba terminal batu bara curah. Di samping, pihak PT KKT selaku pemegang konsesi TPK Kariangau mengurus perizinan multipurpose. “Kami juga menuntaskan kewajiban. Syarat-syarat berinvestasi kami penuhi. Termasuk membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak),” ucapnya.
Alam mengaku bingung dengan penutupan terminal batu bara curah. Sebagai mitra dalam proyek itu, dia mempertanyakan keseriusan PT KKT mengurus perizinan di Kemenhub. Mengingat kemudian dasar penutupan terminal itu karena tiadanya izin dari pusat.
Dia juga menepis pernyataan Sekprov Kaltim M Sa’bani yang menyebut, terminal batu bara curah tidak mendatangkan pendapatan bagi daerah. “Kami menyetor profit sharing ke PT KKT sebesar Rp 150 juta per tongkang. Di dalamnya juga terdapat PNBP yang masuk ke kas negara,” ungkapnya. Selama beroperasi, PT KBA sudah mengirimkan 25 tongkang.
Selain itu, dari profit sharing ke PT KKT itu ada dividen yang bakal dibagikan ke PT Melati Bhakti Satya (MBS). Dari laba PT MBS, nantinya akan membagi dividen ke pemerintah daerah. Diketahui, PT KKT merupakan perusahaan patungan antara pemerintah pusat diwakili PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dan perusda milik Pemprov Kaltim diwakili PT MBS.
Tak hanya profit sharing yang didapat PT KKT. PT KBA juga menyewa lahan di kawasan TPK Kariangau seluas 4 hektare. Lahan itu kini menjadi lokasi terminal batu bara curah. “Setahun kami sewa Rp 669 juta. Kami langsung sewa dua tahun,” ucapnya. “Jadi tidak benar kalau kami tidak berkontribusi ke daerah,” tambahnya.
Dia juga mendorong pihak terkait mengaudit keuangan maupun aktivitas dari terminal batu bara curah di TPK Kariangau. “Harus ada yang audit pendapatan kami. Sehingga jelas pendapatan yang masuk ke negara atau daerah,” tegasnya.
Selain itu, Alam memohon kepada Gubernur Kaltim Isran Noor hingga Presiden Joko Widodo untuk ikut memikirkan keberlangsungan terminal. Mengingat keberadaan terminal curah itu juga punya dampak ke perekonomian rakyat.
Seperti sekitar 750 kepala keluarga (KK) terlibat di PT KBA. Ketika terminal dihentikan, maka mereka kehilangan pekerjaan. “Belum lagi uang debu yang mencapai puluhan juta rupiah dibagikan ke ratusan KK di Samboja, Kutai Kartanegara (lokasi tambang),” terangnya.
