SANGATTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kutai Timur (Kutim) akan memprioritaskan program penting, terutama pemulihan dampak ekonomi imbas Coronavirus Disease (Covid-19).
Sejalan dengan penetapan tema pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021, yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Pemkab Kutim diketahui telah menetapkan tema pembangunan, yaitu Peningkatan Produk Unggulan yang Memiliki Daya Saing, yang merupakan penjabaran tema rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Rumusan kebijakan pembangunan daerah pada 2021 mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya, serta melakukan penyempurnaan kebijakan pembangunan melalui optimalisasi program dan kegiatan.
Pjs Bupati Kutim Jauhar Efendi menyebut, pembangunan daerah di 2021 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan produk unggulan yang memiliki daya saing. Namun, kebijakan pembangunan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemulihan perekonomian, lingkungan, dan sosial akibat pandemi Covid-19. "Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), saya instruksikan untuk melaksanakan program prioritas, serta berprinsip pada money follow program dengan memerhatikan perkembangan penanganan pandemi Covid-19," ujarnya kemarin (19/10).
Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, pada Pasal 5 disebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial.
"Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," tandasnya. Berdasar dinamika perkembangan perekonomian nasional dan regional akibat pandemi Covid-19, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah telah diperinci. Yakni pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp 2,637 triliun.
Di samping itu, pihaknya mengharapkan dukungan dan komitmen DPRD Kutim dalam kebijakan belanja daerah 2021, dan dapat diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, terutama mendorong terciptanya kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya harap tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan di kabupaten ini dapat dilaksanakan," tegasnya. (*/la/dra/k16)
