MANAGED BY:
JUMAT
23 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Senin, 19 Oktober 2020 15:56
Wait and See Pajak Nol Persen, Pelaku Industri dan Konsumen Nanti Wacana Relaksasi

 Terakhir, Bawono juga menggarisbawahi perlunya suatu prinsip kehati-hatian dalam rangka menjamin kesinambungan fiskal di masa mendatang. ”Terutama jika kita mengingat bahwa bahkan di masa saat ini, pemerintah juga perlu mewaspadai lemahnya sisi penerimaan negara,” jelasnya.

 Seperti diketahui, pajak untuk mobil baru yang dipungut pemerintah pusat adalah PPN (pajak pertambahan nilai), PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah), dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dalam hal tertentu. 

Adapun pajak dan biaya administrasi yang dikenakan daerah BBN (biaya balik nama) Kendaraan Bermotor dan PKB (pajak kendaraan bermotor). Pemerintah pusat pun tak bisa mengintervensi pemerintah daerah soal penarikan BBN dan PKB. 

Pemerintah pusat pun tentu tak bisa gegabah dalam memutuskan kebijakan. Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2020 baru mencapai Rp 676,9 triliun atau 56,9 persen dari target di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Penerimaan pajak tersebut terkontraksi 15,6 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Agustus 2020 yang disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. 

Terpisah, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, setidaknya ada tiga variabel kuat yang dapat dianalisis. Di antaranya yakni pabrik otomotif tutup dan banyak melakukan konversi pada produk lain seperti masker dan ventilator. Kemudian, adanya disrupsi global supply chain, dan melemahnya permintaan. 

“Untuk sektor produsennya, kami memberikan IOMKI dan berbagai stimulus pajak usaha, sedangkan untuk demand kami usulkan keringanan pajak PPnBM yang bersifat mendesak kepada Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 23 April 2021 14:42

BI : Vaksinasi Harus Digencarkan, Jika Tidak, Bisa Mengoreksi Pertumbuhan Ekonomi 

SAMARINDA - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Tutuk…

Jumat, 23 April 2021 11:16

Apa Kabar Masa Depan Hilirisasi Industri Sawit Kaltim..?

BEGITU banyak harapan baik yang mengemuka ketika Kalimantan Timur diputuskan…

Jumat, 23 April 2021 01:00

Bank Mandiri Berbagi Diskon di Borneo Ramadhan Festival 2021

Memeriahkan Ramadhan dan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia guna mendorong…

Kamis, 22 April 2021 11:19

Harga Cabai Masih Mahal, Stok Pangan Masih Aman hingga Tiga Bulan

BALIKPAPAN – Selama Ramadan hingga Idulfitri, Dinas perdagangan memastikan harga…

Rabu, 21 April 2021 16:32

Harga Daging Ayam Terkerek Pakan

Harga daging ayam di beberapa daerah merangkak naik. Rata-rata harganya…

Rabu, 21 April 2021 16:31

Terus Pupuk Pertumbuhan Produk UMKM

Kontribusi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah…

Rabu, 21 April 2021 16:03

Kebutuhan Uang di Kaltim selama Ramadan Rp 2,4 Triliun

SAMARINDA - Perbankan diprediksi memerlukan Rp 2,4 triliun untuk memenuhi…

Rabu, 21 April 2021 16:02

PLN Siapkan Solar Farm di IKN

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merencanakan proyek solar farm untuk menunjang…

Rabu, 21 April 2021 16:00

Perbankan Jangan Persulit UMKM

SAMARINDA- Pemprov Kaltim mengajak seluruh pimpinan perbankan, baik BUMN maupun…

Rabu, 21 April 2021 15:27

Mudik Ditiadakan, Bisnis Angkutan Darat Kolaps

SAMARINDA–Kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran pada 6–17 Mei, memukul sektor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers