BALIKPAPAN- Pelaku usaha di bidang otomotif menanti jawaban Kementerian Keuangan terkait usulan pembebasan pajak pembelian mobil baru dari Kementerian Perindustrian. Jika diwujudkan, stimulus ini diyakini bisa menjadi pendongkrak penjualan.
Owner GTS Variasi Anton mengatakan, usulan Kementerian Perindustrian soal relaksasi pajak pembelian mobil baru itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi diharapkan bisa mendongkrak kinerja industri manufaktur yang terdampak pandemi. Sementara di sisi lain, wacana yang digulirkan terlalu dini sebelum disepakati itu membuat konsumen menahan pembelian mobil baru.
“Mereka (calon pembeli) justru memilih menunda dan menunggu kepastian pembebasan pajak pembelian mobil baru tersebut. Padahal mereka ingin membeli mobil untuk menghindari kendaraan umum guna mencegah penyebaran Covid-19," ujarnya, Minggu (18/10).
Anton berharap, pembebasan pajak bisa dilakukan di tengah Covid-19 untuk merangsang pembelian. Kalau pun tidak, segera diputuskan supaya orang tidak menahan pembelian. “Saya di variasi juga terdampak. Kami bergantung pada penjualan mobil. Kalau sepi ya tidak ada jualan,” bebernya.
Branch Manager PT Mandau Berlian Sejati MT Haryono Wibowo Wonanto menuturkan, Kemenperin juga mengusulkan pembebasan sementara bea masuk completely knocked down (CKD) dan incompletely knocked down (IKD). Di sisi lain, Kemenperin mengajukan kenaikan pajak kendaraan bermotor bekas secara proporsional.
“Kalau diwujudkan bisa menjadi salah satu solusi mendongkrak penjualan. Sejauh ini belum ada bantuan kepada industri otomotif. Utamanya kepada konsumen end user. Belum ada bantuan. Uang muka 0 persen itu sulit dijalankan. Pembebasan pajak bisa jadi solusi,” ucapnya.
Direktur Pemasaran Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra menambahkan, keputusan atas usul pembebasan pajak mobil baru tidak mudah sebab meliputi berbagai sektor. Meski begitu, dia menyebut disetujui atau tidak bukan soal buat pihaknya. "Suatu keputusan akan berdampak pada segmen atau sektor yang lain. Sehingga pemerintah saya yakin tidak akan mengambil keputusan tanpa mengevaluasi secara keseluruhan," kata Amelia.
Sebagai pihak perusahaan pelaku industri, Amelia berpendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani pasti punya hitung-hitungan sebelum meloloskan sebuah regulasi, meskipun tujuannya baik. "Kami sebagai pemain percaya bahwa keputusan yang diambil apapun itu pasti sudah dipikirkan masak-masak apalagi ibu menyeru mendapat reputasi sebagai Menteri Keuangan terbaik. Saya percaya ibu Sri Mulyani tidak akan hanya mengambil keputusan untuk mengambil popularitas," kata dia.
"Beliau sudah pasti memikirkan masak-masak segala sesuatunya sampai akhirnya nanti diputuskan iya atau tidak. Jadi, kami tidak mau ngomong berharap atau tidak, tapi kami percaya semua pasti dipikirkan," sambung Amelia.
Diketahui, Kemenperin mengusulkan pembebasan pajak mobil baru, yaitu pada pajak yang dipungut pemerintah pusat dan daerah, seperti PPn, PPnBM, BBN-KB hanya berlaku sampai Desember untuk mendongkrak pesat penjualan dan menggerakkan industri.
Saat ini penjualan telah turun lebih dari 50 persen efek pandemi yang membuat pabrik-pabrik mobil tidak berjalan normal. Itu artinya sektor industri otomotif terhambat menyumbang perekonomian Indonesia. Kemenperin dan asosiasi perusahaan industri otomotif Gaikindo sempat mendesak Kemenkeu agar secepatnya menyetujui usulannya itu.
"Kami berharap Kementerian Keuangan jangan terlalu lama untuk mengakomodasi ini, jadi semakin cepat semakin bagus sehingga ekonomi kita bisa bergerak semakin lancar lagi," kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier. (aji/ndu2/k15)
