Terminal batu bara curah di kawasan Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan mengundang pro-kontra. Diduga izinnya bermasalah. Dugaan penyalahgunaan wewenang menyeruak. Kejaksaan turun. Operasional distop. Ratusan warga kehilangan pekerjaan.
JEJERAN alat berat terlihat di kawasan terminal batu bara curah di TPK Kariangau, Kamis (15/10). Siang itu tak ada aktivitas berarti. Hanya terlihat dua orang yang tengah memanaskan buldoser yang hampir sebulan tak beroperasi. Selain buldoser, terdapat lima ekskavator dan empat dump truck “mangkrak”.
Di sekitar kawasan itu terlihat tumpukan batu bara menggunung. Asap membubung tanda emas hitam itu terbakar. Setidaknya ada tiga tumpukan batu bara yang menggunung. Selain itu, sekitar 50 meter dari stockpile tersebut, lebih tepatnya ke arah laut, juga terdapat tumpukan batu bara.
Konveyor yang sebelumnya saban hari mendistribusikan batu bara ke tongkang, siang itu seperti barang tua tanpa aktivitas. “Sudah hampir sebulan tak ada aktivitas. Batu bara juga tak bergerak,” ucap Ali, salah seorang pekerja yang kini menjaga terminal batu bara curah itu.
Terminal itu sejatinya persis di samping TPK Kariangau, atau sekitar 200 meter dari kantor PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), pengelola TPK Kariangau. Bila dari Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 13, jaraknya sekitar 12 kilometer.
Terminal batu bara curah itu dikelola oleh PT Kace Berkah Alam (KBA) bekerja sama dengan PT KKT. Adapun PT KKT merupakan perusahaan patungan antara pemerintah pusat diwakili PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dan perusda milik Pemprov Kaltim diwakili PT Melati Bhakti Satya (MBS). “Kami menyewa lahan sekitar 4 hektare di sana (TPK Kariangau) dengan PT KKT,” kata Direktur PT KBA Alamsyah, Selasa (6/10).
Sebelum terminal batu bara curah operasional, dirinya pada 2018 mencoba menjajaki peluang investasi tersebut. Mendatangi PT KKT untuk menjalin kerja sama. Bak gayung bersambut, anak perusahaan Pelindo IV itu memberi lampu hijau.
Modal besar pun digerojok. Untuk membangun infrastruktur, seperti kantor, konveyor, dan pembenahan lahan. “Mungkin ada Rp 25 miliar uang kami masuk. Sekitar 1,2 tahun persiapan konstruksi, sebelum akhirnya beroperasi,” bebernya.
Pada Januari 2020, terminal batu bara curah di kawasan TPK Kariangau mulai beroperasi. Dia mendapat izin uji coba setelah sebelumnya menggelar musyawarah bersama PT KKT dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan.
Aktivitas terminal batu bara curah diklaim mampu meningkatkan perekonomian warga Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dan sebagian warga Balikpapan. Sebab, batu bara yang didistribusikan di terminal itu berasal dari Samboja.
Alam, sapaan akrab Alamsyah, menyebut, ada 27 izin usaha pertambangan (IUP) di Samboja yang bermitra dengan PT KBA. Namun, baru tiga IUP yang produksi dan mendistribusikan batu bara ke Kilometer 13. Ketiga IUP itu adalah CV Batuah, CV Jaya Prima, dan PT Bukit Raya Coal Mining. “Kami juga memberikan uang debu ke warga, yang daerahnya jadi perlintasan hauling,” bebernya.
Uang debu hauling batu bara itu diberikan kepada warga di Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja, tepatnya di RT 8 dan RT 9 sebesar Rp 46,5 juta. Dana itu merupakan uang debu untuk periode 26 Juli-22 Agustus. Selain itu, klaim dia, sekitar 750 kepala keluarga menggantungkan hidupnya di PT KBA.
Beroperasinya terminal batu bara curah itu juga mendatangkan pendapatan bagi PT KKT. PT KBA menyewa lahan seluas 4 hektare seharga Rp 669 juta per tahun. Adapun perseroan itu menyewa langsung dua tahun. “Kami juga mesti memberikan profit sharing ke PT KKT sebesar Rp 145 juta per tongkang,” ungkapnya.
