Industri hilir kelapa sawit dianggap sebagai kebutuhan mendesak di Kaltim. Dengan luas perkebunan mencapai 1,10 juta hektare dan produksi mencapai 13,16 juta ton tandan buah segar, Bumi Etam seharusnya sudah memiliki banyak industri turunan. Namun keinginan ini masih terbentur infrastruktur.
SAMARINDA - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, terdapat tiga jalur hilirisasi industri crude palm oil (CPO) yang potensial untuk dikembangkan. Pertama adalah hilirisasi oleopangan atau industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara intermediate oleofood sampai produk jadi oleofood product.
Selanjutnya ada olahan CPO menjadi produk oleokimia. Seperti detergen, sabun dan sampo. Terakhir adalah hilirisasi biofuel (biofuel complex) dengan mengolah produk industri minyak untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel, hingga produk jadi biofuel. Produk yang dihasilkan di antaranya biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain.
“Dengan produksi TBS yang cukup besar, hilirisasi kelapa sawit di Kaltim bukan sebuah pilihan lagi. Tapi sudah menjadi kebutuhan,” tegasnya, (15/10).
Djafar menjelaskan, Gapki akan mendukung penuh hilirisasi kelapa sawit sebagai upaya transformasi ekonomi Kaltim. Jika Bumi Etam bisa mandiri mengolah sawit sampai ke produk turunan, diyakini sangat menguntungkan daerah ini. Mengingat berbagai kebutuhan pokok sehari-hari banyak berasal dari CPO, seperti minyak goreng, keju, sabun, dan kosmetik. Hingga ke produk bahan bakar ramah lingkungan.
Jika seluruh kebutuhan tersebut dapat diproduksi sendiri, maka harga kebutuhan pokok akan lebih terjangkau bagi masyarakat. Hanya, saat ini realisasi industri hilir komoditas perkebunan ini belum maksimal. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang diproyeksi sebagai pusat industri kelapa sawit sampai saat ini belum bekerja optimal.
“Masih banyak yang belum maksimal menuju transformasi ekonomi di bidang kelapa sawit, salah satu yang paling mendasar soal infrastruktur,” katanya. Menurutnya, tak hanya menyediakan KEK saja, tapi akses menuju kawasan itu juga harus bagus. Selain itu, fasilitas pelabuhan di Kaltim belum mendukung untuk ekspor.
Keberadaan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) dengan fasilitas direct call dinilai belum beroperasi maksimal. Sehingga para pengusaha lebih memilih melakukan ekspor melalui pelabuhan lain. Padahal jika serius didukung, sektor ini bisa membawa transformasi ekonomi yang baik. Apalagi, sawit menjadi industri yang bisa bertahan dalam kondisi apa pun. Termasuk di masa pandemi seperti sekarang.
“Ekspor yang menurun sudah mulai meningkat, penundaan hanya terjadi sementara. Jika kita memiliki industri turunan pasti akan jauh lebih baik,” jelasnya.
Pihaknya berharap, optimalisasi hilirisasi di Kaltim bisa secepatnya terwujud. Semua pihak, baik pemerintah, pengusaha dan investor bisa saling bersinergi untuk menciptakan hilirisasi industri sawit di Kaltim. Jika pertumbuhan industri bisa terjadi, Kaltim tidak perlu lagi tergantung pada harga internasional sebab komoditasnya sudah memiliki nilai tambah.
“Kita siap mendukung penuh, asal infrastrukturnya diperbaiki. Sehingga investor mau untuk mengembangkan hilirisasi sawit di kawasan yang sudah disediakan,” pungkasnya. (ctr/ndu)
