SAMARINDA–Perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun ini karena pandemi Covid-19 berakibat pada struktur keuangan Kaltim pada 2021. Diperkirakan, APBD Kaltim tahun depan hanya Rp 8,2 triliun. Merosot sekitar Rp 3 triliun dari APBD Murni 2020 yang nilainya sekira Rp 11,78 triliun.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, penurunan APBD menjadi hal lumrah saat ini. Sebab, semua wilayah merasakan dampak wabah virus yang melemahkan geliat ekonomi. Dia pun masih bersyukur dengan anggaran tersebut. Lagi pula, masih ada harapan dari anggaran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya untuk menambah kas daerah di APBD 2021.
"Lumayan Rp 8 triliun. Artinya daripada Rp 3–4 triliun, masih mending Rp 8 triliun. Enggak apa. Seluruh Indonesia berkurang anggaran," ucapnya. Dengan APBD senilai Rp 8 triliun, gubernur mengisyaratkan efisiensi masih akan dilakukan pada tahun depan. “Harus mengencangkan ikat pinggang erat," ungkapnya.
Dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 yang disampaikan pemprov ke DPRD Kaltim, APBD semula diperkirakan mencapai Rp 9,072 triliun. Perinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 4,892 triliun, transfer pusat Rp 4,167 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 12,727 miliar. Namun, akhirnya turun menjadi Rp 8,2 triliun.
Menyusul terbitnya lampiran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2021. Dari dokumen itu, terdapat pengurangan nilai transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih Rp 864 miliar dari angka proyeksi APBD Kaltim. Ada penyesuaian terkait dana bagi hasil (DBH). Sehingga, saat ini berada di kisaran Rp 8,2 triliun. Dari yang semula sebesar Rp 2,9 triliun menjadi hanya sekitar Rp 2 triliun.
Namun, dana alokasi umum (DAU) yang semula Rp 835 miliar bertambah Rp 21 miliar, sehingga menjadi Rp 856 miliar. Selain itu, ada dana insentif daerah (DID) Rp 37,45 miliar. Ditemui terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sa'bani mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan belanja proyek-proyek besar pada 2021. Saat ini, pihaknya masih memperjuangkan agar angka kas APBD nanti bisa bertambah.
"Kita lihat itu kan rancangan KUA PPAS dan rancangan APBD. Kita akan lihat dulu angka finalnya. Ini kan belum final. Kita lihat di pembahasan itu nanti, finalnya angka berapa," ujar Sa'bani. "Nah kita lihat nanti di DBH apakah posisinya sudah terkunci atau apa ada peluang di kurang bayar. Ini belum angka final," imbuhnya.
Dia melanjutkan, pemprov berharap banyak dari kurang bayar pemerintah pusat ke daerah. Pihaknya akan mengecek dana kurang bayar dari 2018, 2019, dan 2020. Sa'bani menjelaskan, dana kurang bayar itu belum bisa diketahui angka pastinya. Namun, dia memprediksi angkanya ratusan miliar yang masih bisa diperjuangkan.
Melemahnya ekonomi karena pandemi tak bisa dihindarkan. Sehingga, berakibat pada pendapatan daerah dan kas tahun depan. Perlambatan ekonomi 2020 ini diakui oleh ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi. Meski begitu, pada awal 2021, disebutnya bakal ada perbaikan ekonomi. Dari situ, kemungkinan perekonomian akan mulai perlahan pulih. Namun, saat ini kondisi ekonomi Kaltim cukup baik saat dihantam pandemi. Pasalnya, inflasi di Kaltim stabil. Tidak banyak komoditas yang harganya meroket.
Situasi saat ini memang tidak lazim jika terjadi inflasi. Kemungkinan terjadi bisa saja deflasi karena daya beli menurun. Namun, sejauh ini kondisi di Kaltim masih cukup stabil. "Saat ini kan tidak terjadi inflasi maupun deflasi dan pada 2021 akan ada recovery ekonomi pada Januari," tegasnya. (nyc/riz/k8)
GRAFIS
KUA-PPAS APBD Kaltim Tahun 2021
