BALIKPAPAN — Hingga minggu kedua Oktober, ternyata masih ada pelajar yang belum menerima bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kuota yang dijanjikan adalah 35 GB. Terdiri dari 30 GB ialah kuota pendidikan untuk belajar dan 5 GB kuota bebas akses.
Meski bantuan bersifat menyeluruh, ternyata di lapangan, banyak pula pelajar atau orangtua yang memilih tidak menerima bantuan kuota. Terutama dengan finansial mapan atau tercukupi. Hal itu diungkapkan Muhaimin, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan.
Meski sudah ditawarkan dan diinformasikan, ada yang tetap mengambil, ada pula yang memilih tidak menerima dengan tidak mengumpulkan data nomor telepon. Mereka merasa dapat memenuhi kebutuhan kuota selama pembelajaran daring bagi buah hatinya.
“Masih belum semuanya tersalurkan, karena kembali ke orangtua mereka yang mampu tidak mau. Kuota bebasnya kan hanya 5 GB. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan,” ucapnya.
Ketika dihubungi awak media, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun mengakui hal serupa. Bahwa pembagian kuota masih belum 100 persen. Tidak sedikit yang menolak bantuan kuota tersebut, tidak hanya di Balikpapan, tetapi juga seluruh kota di Indonesia.
Beberapa kemungkinan lain karena siswa tidak memiliki handphone. Data terakhir yang diketahuinya, ada 16 juta anak belum memiliki handphone atau belum menyetorkan nomor telepon.
Sementara itu, seluruh pelajar mulai SD-SMP-SMA/SMK se-Indonesia mencapai sekitar 40 juta jiwa. Ada 3 juta guru, 7 juta mahasiswa, dan sekian dosen yang juga terdata di Kemendikbud.
“Bantuan kuota ini universal, untuk semua pelajar, guru, dosen, ASN maupun honorer selama terdata di data pokok sekolah dan telah disetorkan ke Kemendikbud,” ujarnya.
Anggaran yang dikeluarkan pusat untuk bantuan kuota pendidikan ini mencapai Rp 7,2 triliun. Bagi yang sudah terdata, kuota mestinya mulai diterima sejak September lalu secara bergilir sesuai masuknya data ke pusat. Dirinya pun mengapresiasi dinas Balikpapan yang bergerak cepat guna mengumpulkan data pelajar.
“Kami ingin sekali membantu, setiap pelajar memiliki hak belajar agar tidak terganggu. Bagi yang terdata tapi belum masuk, mungkin dalam waktu dekat,” kata Hetifah.
Lanjut dia, bantuan kuota yang diberikan merupakan hak pelajar. Apalagi pandemi yang belum usai membuat banyak orangtua kehilangan pekerjaan, sehingga mengganggu perekonomian keluarga. Dia berpesan, pihak sekolah harus memahami dan mengetahui kesejahteraan keluarga si pelajar.
Agar bisa saling membantu meringankan bila memang terjadi hambatan dalam proses belajar-mengajar melalui daring ini. “Pulsa bantuan universal, tetapi ada pula yang memprotes. Perlu nggak perlu sebenarnya inilah bentuk dukungan terhadap belajar daring,” tutupnya. (lil/ms/k16)
