KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tetap meyakini jika pemindahan IKN bisa dilakukan pada 2024 dan beroperasi pada 2025. Di mana, saat tahap awal beroperasinya IKN di Kaltim pada 2025, jumlah penduduknya diproyeksikan mencapai 600–700 ribu jiwa.
Nantinya, pada tahap awal, pertumbuhan penduduk memang akan didominasi pejabat pemerintah beserta keluarganya. Mereka dimutasi untuk menjalankan tugas di IKN baru. Selain itu, ada pula, karyawan yang akan mengisi sektor baru. Seperti sektor pendidikan dan inovasi digital. Diproyeksikan, jumlah penduduk IKN terus bergerak. Pada 2035, diproyeksikan mencapai 1,5–1,6 juta jiwa.
Hingga 2045, jumlah diprediksi mencapai 1,9–2 juta jiwa. “Penduduk menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak ada aglomerasi (pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu), kota kita juga tidak akan berkembang dengan baik. Dengan dorongan sektor dan berbagai kebijakan,” kata Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti.
Pada awal beroperasinya IKN, yang menjadi modal awal pertumbuhan penduduk adalah pejabat pemerintah di kementerian, lembaga, maupun lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Menurut data Bappenas, ada sekitar 25 persen pejabat pemerintah yang akan pindah ke IKN baru pada 2025. Selanjutnya, pemindahan dilakukan bertahap hingga akhirnya seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di pemerintah pusat, seluruhnya pindah ke IKN baru.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 191.797 ASN yang bertugas di 84 instansi akan dipindahkan ke pusat pemerintahan baru nanti. Terdiri dari 40.428 ASN (21.08 persen) yang berada di 34 kementerian dan 151.369 ASN (78,92 persen) di 50 lembaga. Di mana yang akan lebih dahulu pindah sejumlah 54.321 personel dan 14.473 ASN. Perinciannya, 5.101 ASN di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), 5.833 personel dan 1.733 ASN di Mabes TNI. Lalu 23.396 personel dan 2.305 ASN di TNI AD, 4.462 personel dan 874 ASN di TNI AL, serta 3.500 personel dan 612 ASN di TNI AU.
Selain itu, 17.130 personel dan 3.848 ASN di Mabes Polri akan dimutasi ke IKN. “Modal awalnya adalah ASN untuk pemindahan awal di IKN. Yang saat ini masih dihitung, namun ada sekitar 200 ribu personel. Dan dilakukan tidak di tahun pertama sekaligus. Akan dilakukan bertahap dilakukan,” terang Virgy, sapaan akrabnya. Lanjut dia, Kaltim turut merasakan efek domino. Dengan jumlah penduduk mencapai 5–7 juta jiwa pada 2025. Dari jumlah saat ini, sekitar 3,6 juta jiwa penduduk.
Penambahan jumlah penduduk itu, dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas sektor eksisting, semisal batu bara. Lalu, karyawan sektor baru. Seperti petrokimia dan teknologi bersih yang akan dikembangkan di IKN. Pada 2035, jumlah penduduk Kaltim diproyeksikan sebanyak 8,7–9,7 juta jiwa. Hingga 2045, dengan proyeksi jumlah penduduk Kaltim mencapai 10–11 juta jiwa. “Untuk Kaltim akan mendapat dampaknya juga akan naik dari 3,6 juta menjadi 10–11 juta penduduk,” jelas perempuan berkerudung itu.
Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau KLHS cepat yang disusun pada 2019, populasi optimum setelah pemindahan IKN adalah sekitar 2 juta penduduk. Dengan pertimbangan kemampuan penyediaan air dan pemanfaatan ruang optimal secara ekonomis dan berkelanjutan. Juga, adanya pengendalian risiko dan dampaknya. Di mana 2 juta penduduk itu akan menempati luas area IKN sekitar 256 ribu hektare. “Jadi, penduduk yang bisa ditampung rekomendasinya sekitar 2 juta penduduk. Bisa ditambah, namun perlu rekayasa dan kehati-hatian dengan memitigasi risiko yang ada,” tandasnya. (kip/riz/k8)
