Pemprov Kaltim tengah mengupayakan agar semua kota dan kabupaten di Kaltim memiliki mobile polymerase chain reaction (PCR). Sekretariat penanganan Covid-19 pun telah dibuat. Sehingga, koordinasi bisa lebih optimal. Apalagi Kaltim terus masuk dalam sepuluh besar kasus Covid-19 di Indonesia.
Hampir tujuh bulan sejak kasus pertama di Samarinda, Kaltim belum memiliki posko penanganan Covid-19. Satuan Petugas Penanganan Covid-19 pun membuat Lamin Etam atau Rumah Jabatan Gubernur Kaltim menjadi posko pengendalian Covid-19.
Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Kolonel Inf Cahyo Suryo Putro, yang juga wakil sekretaris II Satgas Covid-19 Kaltim, menyampaikan bahwa posko diharap menjadi langkah efektif membangun komunikasi dan koordinasi antarsatuan tugas.
“Sehingga sinergisitas dalam melaksanakan tugas dengan adanya posko akan mudah, setiap saat terjadi dinamika apa yang harus dikoordinasikan, karena semuanya ada yang mewadahi,” kata Kolonel Cahyo, Selasa (6/10) saat melakukan kunjungan ke lokasi posko.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjelaskan, lantaran situasi Covid-19 terus meningkat dan dipicu banyaknya migran dari luar daerah, sehingga perlu ada tindakan cepat.
"Kami juga minta instansi agar sepuluh kabupaten/kota disiapkan mobile PCR-nya. Sehingga, cepat terdeteksi, juga cepat penanganannya. Seperti keluarga saya, tes swab tunggu 15 hari. Selama 15 hari itu dia ke mana-mana, kalau tes swab sehari keluar langsung isolasi," papar Hadi.
Karena itu, kata dia, inilah alasan mengapa kecepatan data itu sangat penting. Supaya tracing dan testing pun cepat. Soal sumber dana untuk mobil PCR, anggaran bisa minta pusat. Pemerintah provinsi pun bisa membantu jika mau. Untuk Samarinda karena jumlahnya besar, bisa ditambah.
“Saat ini kan yang sudah ada mobile PCR itu Samarinda. Nah, Samarinda ini besar. Mobile PCR Pemprov ini nanti biar fokus saja dulu di Samarinda," jelas Hadi.
Politikus Partai Gelora itu juga mengatakan, pihaknya ingin perusahaan proaktif mengeluarkan anggaran agar semua karyawannya dites PCR. Perusahaan besar pun diharap bisa memiliki alat PCR sendiri juga. Jadi, mereka bisa melakukan tes sendiri serta bisa melakukan tes untuk masyarakat di sekitarnya.
"Sebaiknya punya mobile PCR juga. Sepuluh kabupaten/kota juga kalau bisa secepatnya dengan memanfaatkan anggaran Covid-19 ini," imbuh Hadi.
Di sisi lain, hingga saat ini serapan anggaran Covid-19 di Kaltim baru sekitar 30 persen. Namun, Hadi mengatakan, hal ini sengaja tidak dihabiskan untuk antisipasi ketika ada lonjakan drastis. "Tapi, ya, jangan ragu-ragu juga menggunakannya," tegasnya.
Di sisi lain, Kaltim juga disebut Hadi dijanjikan tiga juta vaksin tahun depan. Siapa yang akan mendapat vaksin, Hadi menyebut, semua bergantung pada Peraturan Menteri Kesehatan, yang nantinya bakal jadi acuan.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekrpov) Kaltim M Sabani menyebut, Pempov Kaltim akan mempercepat pelaksanaan swab test secara massal. Ini disebut akan mempercepat penanganan Covid-19. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota.
“Kan sudah ada mobile PCR. Nanti kabupaten/kota yang punya keputusan. Sambil dari kami koordinasi memberikan bantuan peralatan jika diperlukan,” ungkap Sabani.
