Polri menangkap 5.918 orang yang diduga berbuat anarkistis saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10). “Dalam aksi berujung anarkis, Polri menangkap 5.918 orang,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keteranganya, Sabtu (10/10).
Dari ribuan orang yang ditangkap itu, sebanyak 240 orang dinaikan statusnya ke tahap penyidikan atau dengan kata lain dilakukan proses pidana. “Sementara 153 orang masih dalam proses pemeriksaan, 87 orang sudah dilakukan penahanan,” ujar Argo. Mantan Karo Penmas Divisi Humas Polri ini menekankan, penegakan hukum terhadap pedemo yang melakukan tindak anarkis sebagai upaya Polri menjaga wibawa negara sekaligus memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
"Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dan intoleran," kata jenderal bintang dua ini. Argo mengungkapkan dari total seluruh pendemo yang telah diamankan, 145 orang di antaranya reaktif setelah dilakukan rapid test.Untuk itu, Polri mengimbau agar eleman masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja agar menempuh jalur hukum melalui gugatan judicial review ke Mahkmah Konstitusi (MK) ketimbang melakukan aksi turun ke jalan yang berisiko tertular Covid-19.
BIN IKUT BICARA, LANGSUNG DIKRITIK
Informasi terbaru terkait demo rusuh tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi. Wawan dikritik lantaran mengungkap capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.
Pernyataan Wawan dikritisi oleh Anggota DPR Fadli Zon. Ia heran dengan struktural BIN yang memiliki juru bicara (jubir). “Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain yang mana tidak memiliki Jurubicara.
Fadli menyebut, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak bisa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara. “Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon. “Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya.
Hal serupa disampaikan Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia mengkritik pernyataan Wawan Purwanto yang menyebut pihaknya sudah mengantongi dalang demo tolak UU Cipta Kerja. Menurut Fahri, tugas BIN hanya boleh menyampaikan informasi intelijen kepada presiden, bukan kepada publik.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu mengingatkan BIN agar disiplin dalam berkerja dan menjaga prinsip kerja intelijen.
“BIN tidak dibolehkan menyiarkan informasi intelijen kepada publik. BIN tugasnya hanya memberikan informasi kepada Presiden (sebagai single User). BIN harus disiplin dengan prinsip kerja intelijen di negara demokrasi. Please!,” kata Fahri, Sabtu (10/10).
Seperti diberitakan, Juru Bicara BIN Wawan Purwanto mengaku sudah mengantongi siapa aktor-aktor yang membiayai hingga yang memobilisasi massa, sehingga terjadi pembakaran fasilitas umum dalam demonstrasi UU Ciptaker di Jakarta.
Aparat keamanan masih terus mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk dibawa ke ranah hukum. Bukti-bukti dan saksi yang sangat kuat diperlukan untuk menyeret aktor di balik demo rusuh.
“Kalau itu sudah (dalang). Hanya sekarang kan persoalannya harus tahu landasan hukumnya. Kalau misalnya dibawa ke persidangan kan itu harus ada suatu korelasi dari bukti-bukti yang ada,” kata Wawan, dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Sabtu (10/10). (mcr3/jpnn/rmol/pjoksatu)
