Memasuki triwulan IV tahun anggaran 2020, legislatif mendorong Pemkab Kukar melakukan evaluasi untuk percepatan realisasi APBD 2020. Upaya tersebut agar perputaran uang dan roda ekonomi meningkat.
TENGGARONG–Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi kepada Kaltim Post, Jumat (9/10), mengatakan salah satu langkah konkret dan menjadi kewenangan pemkab yaitu memastikan realisasi penyerapan anggaran berjalan baik dan tepat waktu.
"Realisasi penyerapan APBD itu bisa berdampak langsung dengan perputaran uang dan ekonomi. Tidak hanya melalui belanja langsung pegawai, tetapi juga pelaksanaan kegiatan program pembangunan," ujarnya.
Tidak hanya terwujudnya program pembangunan di daerah, kucuran dana APBD yang terserap itu menjadi bagian hak dan kewajiban dari pihak ketiga menyalurkan gaji karyawan. Baik terkait pengadaan barang, jasa, maupun infrastruktur.
Selanjutnya, putaran uang yang sudah diterima masing-masing pihak itu bakal kembali digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Baik untuk belanja ke pasar maupun lainnya. “Sehingga, daya beli masyarakat juga diharapkan bisa meningkat dari situ,” tambahnya.
Dia juga berharap, pemerintah bisa menahan laju perputaran uang di Kukar. Misalnya dengan menciptakan pasar untuk produk dan komoditas lokal. Baik di sektor perikanan, pertanian, maupun produk olahan lokal lainnya.
“Selama ini barang-barang hasil dari Kukar banyak dibawa ke Samarinda dan daerah lain. Kita berharap perputaran uang itu terjadi di Kukar,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekkab Kukar Sunggono memastikan pihaknya terus melakukan evaluasi penyerapan anggaran tersebut. Namun, untuk penyerapan anggaran biasanya maksimal pada akhir tahun. Salah satu kendala rendahnya penyerapan anggaran juga terkait wabah Covid-19. “Tentu akan kita lakukan evaluasi terus terkait hal tersebut,” ujarnya.
Diwartakan sebelumnya, realisasi belanja daerah semester pertama tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.367.904.504.354,80 atau 22,45 persen dari anggaran belanja Rp 6.093.936.819.565,66. Sedangkan Prognosis 6 bulan berikutnya terhadap belanja sebesar Rp 4.690.613.187.268,12 atau 76,91 persen dari anggaran yang ditetapkan. (qi/kri/k8)
