MANAGED BY:
JUMAT
27 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 08 Oktober 2020 12:50
Omnibus Law Permudah Investasi, Perlu Titik Temu Pengusaha-Pekerja
Hadi Mulyadi

PROKAL.CO,

BAGI investor, ditetapkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, memberi angin segar karena kemudahan investasi yang dijanjikan. Meski begitu, para pengusaha juga tidak bisa menutup diri, soal kelangsungan buruh yang menopang usaha mereka. Maka dari itu, perlu jalan tengah agar semua pihak bisa ada di titik temu.

Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia Kaltim Slamet Suhariadi mengatakan, pada dasarnya buruh itu harus dilindungi. Jika pengusaha dalam kondisi mampu, maka mereka harus memenuhi tuntutan dan kebutuhan para buruh. Tetapi di masa pandemi Covid-19 ini memang harus bijak. "Ini memang khusus pandemi ya. Kalau tidak pandemi kan memang tidak ada sesuatu yang mengharuskan atau tak ada toleransi buat pengusaha," ucap Slamet.

Sebab, dalam masa pandemi ini, jika dipaksakan memenuhi seluruh tuntutan buruh maka justru perusahaan tidak bisa jalan. Malah disebut Slamet bisa terjadi PHK di mana-mana. Sebab, yang kita tahu semua sektor sedang lesu dan tak kondusif. "Maka kondisi sekarang yang dibutuhkan adalah pengertian dari para karyawan maupun pengusaha," imbuhnya. Misalnya para karyawan menuntut sedangkan perusahaan tidak mampu memenuhi tuntutannya, maka bisa berdampak pada perusahaan yang ditutup.

Kalau sudah ditutup dan perusahaan yang mengajukan pailit maka karyawannya tidak dapat apa-apa. Jadi disebut Slamet memang dilema. DPR mengesahkan itu juga bukan tanpa beban. "Kita harus bijak menyikapi. Karena sudah disahkan, kita lihat pelaksanaannya bagaimana. Kalau merugikan pekerja, kita harus ramai-ramai minta diamandemenkan. Tapi karena Covid-19 dan untuk kebaikan pekerja dan pengusaha, ya kenapa tidak dirundingkan?

Tetapi jika nanti sudah normal berjalan dan sanksi sudah ada, kalau tidak sesuai ya kita suarakan kembali," jelas Slamet. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Kaltim Alexander Soemarno mengatakan, untuk investasi, omnibus law ini akan memudahkan para investor. Pasalnya, proses perizinan tidak begitu rumit seperti sebelumnya. "Sudah baik sebelumnya. Sekarang untuk menyempurnakan saja. Jika berbicara investor besar, kemudahan untuk memulai usaha secara hukum lebih terjamin. Ini secara konseptual ya," kata Alex.

Undang-undang ini memberikan kerangka kalau berinvestasi melalui pusat, izin lokasi dan segala macam pemantauan sudah dari pusat. Bagi pengusaha Kaltim, omnibus law adalah hal baru. Begitu diakui Alex yang diharapkan para pengusaha bukan sekadar yang tertulis di undang-undang, tetapi implementasinya di lapangan. Sebab, peraturan yang sebelumnya menurutnya sudah cukup baik saja.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 26 November 2020 21:22

Mantan Sekda Kukar Edy Subandi Meninggal, Kasus Meninggal Covid-19 di Kaltim Tembus 577

PROKAL.CO, SAMARINDA - Satgas Penanganan COVID-19 di Kaltim melaporkan hari…

Kamis, 26 November 2020 12:46

Istri Edhy Prabowo Belum Menyandang Status Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengamankan Iis Rosita Dewi (IRD)…

Kamis, 26 November 2020 12:43

Jadi Tersangka, Edhy Minta Maaf ke Presiden dan Prabowo

 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyesal terlibat dalam kasus…

Rabu, 25 November 2020 22:07

Positif Covid-19, Walikota Samarinda Syaharie Jaang Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan

SAMARINDA - Walikota Samarinda Syaharie Jaang saat ini menjalani isolasi…

Rabu, 25 November 2020 13:32

MYC Deadlock, Ditentukan Mendagri

APBD Kaltim pada tahun depan di angka Rp 11 triliun.…

Rabu, 25 November 2020 13:29

Nasib RUU Ibu Kota Negara Diputuskan Hari Ini

BALIKPAPAN-Urgensi rancangan undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) kembali…

Rabu, 25 November 2020 11:32

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT, Ini Komentar Gerindra

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkena operasi tangkap tangan…

Rabu, 25 November 2020 10:50

Ditangkap KPK, Segini Total Harta Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:45

OTT Menteri Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…

Rabu, 25 November 2020 10:36

Menteri KKP Edhy Prabowo Kena OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers