TENGGARONG–Seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti workshop pelaksanaan APBD, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional, Kode Etik Tata Beracara dan Optimalisasi Peran Fungsi Anggota DPRD Kutai Kartanegara.
Workshop ini dibuka ketua DPRD Kukar Abdul Rasid dan diikuti para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kukar. Hadir pula perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim Fitriansyah. Sementara itu, sekretaris DPRD Kukar diwakili Lukman selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kukar. Bertempat di Hotel Jatra Balikpapan Kalimantan Timur, Sabtu (29/9).
Abdul Rasid mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan ini tetap melakukan kepatuhan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak duduk dan tidak melakukan salaman, guna memutus mata rantai Covid-19.
“Memang situasi saat ini kurang nyaman, terus meningkatnya penderita Covid-19 sedikit menghambat ruang gerak kita semua, terutama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tugas pokok dan fungsi kedewanan. Namun dengan mematuhi protokol kesehatan, kita masih bisa melakukan kegiatan kedewanan," ungkapnya.
Dikatakan, walau ditengah situasi ini, tidak menghentikan apa yang menjadi tanggung jawab wakil rakyat dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.
Dalam pelaksanaan workshop ini, ada beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan pelaksanaan APBD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33/2020 tentang Standar Harga Regional, Kode Etik Tata Beracara dan Optimalisasi Peran Fungsi anggota DPRD Kukar.
Lukman menambahkan, sebelum mengikuti pelaksanaan workshop seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kukar melakukan rapid test dan swab test untuk mendeteksi terindikasi terjangkit Covid-19.
Workshop pimpinan dan anggota DPRD Kukar, Sekretariat DPRD bekerja sama dengan BPSDM, menghadirkan narasumber Rino Rio dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mariman Darto selaku Kepala Puslatbang Kdod Kaltim, dan Muhammad Fitah Yunus, staf ahli Badan Kehormatan DPR RI.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah mendapatkan persetujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim. “Harapan kita, kegiatan yang ada ini bisa memberi informasi data dan ilmu dan referensi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan di dewan,” ungkap Lukman. (humas/qi/ind/k8)
