Biaya Logistik Hambat UMKM

- Kamis, 1 Oktober 2020 | 13:08 WIB
Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perdesaan cenderung lebih lambat ketimbang di perkotaan. Mahalnya biaya logistik disebut-sebut menjadi kendala utama karena pasar yang dijangkau jadi lebih kecil.
Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perdesaan cenderung lebih lambat ketimbang di perkotaan. Mahalnya biaya logistik disebut-sebut menjadi kendala utama karena pasar yang dijangkau jadi lebih kecil.

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perdesaan cenderung lebih lambat ketimbang di perkotaan. Mahalnya biaya logistik disebut-sebut menjadi kendala utama karena pasar yang dijangkau jadi lebih kecil.

 

BALIKPAPAN - Ketua Koperasi Lou Putri Petung (LPP) Penajam Paser Utara Salbiyah mengatakan sejak berdiri lima tahun lalu, pihaknya sampai saat ini masih mengalami kendala untuk pemasaran. “Saat ini, kami hanya memproduksi banyak jika ada permintaan saja. Yang jadi masalah itu bagaimana cara memasarkan produk,” ungkapnya, saat mengikuti webinar Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Rabu (30/9).

Salbiyah membeberkan, ia dan kelompok usaha di daerahnya mengembangkan kerajinan dan produk dari bakau. Mulai dari makanan, hingga minuman untuk kesehatan. “Kalau permintaan, sudah ada. Tapi masih banyak ke pemerintah daerah, perusahaan, serta ke daerah sendiri. Masalahnya, kami belum bisa menjangkau pasar nasional. Yang di luar kota paling daerah tetangga saja,” bebernya.

Menurutnya, biaya logistik yang masih mahal dari daerahnya menjadi hambatan pemasaran selama ini. Ia mengungkapkan, sejak awal hanya berdua dengan suami setiap hari menanam 150 pohon bakau. Lambat tahun, banyak yang ikut dan sampai sekarang sudah sekitar 100 anggota. Ia berharap, pemda dan perusda bisa membantu UMKM daerah agar bisa menembus pasar nasional.

Senada, Ketua KUW Bina Bersama Penajam Paser Utara Siti Rukiah mengatakan biaya kirim yang mahal menjadi penghambat pihaknya memperluas pasar. “Apalagi kami ini jauh dari perkotaan. Jadi, hampir semua UMKM di sini bergantung pada program dari pemerintah dan perusahaan saja,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Ipemi Emy Alaydrus mengatakan, logistik memang menjadi masalah utama UMKM. Namun, para pengusaha tidak boleh berkecil hati. “Bagi pengusaha di daerah bisa bergabung dengan komunitas. Itu bisa membuka pasar. Dan lagi, sekarang ini pola jualan harus berubah. Apa yang sering kita genggam (telepon pintar) bisa menghasilkan uang bagi kita,” terangnya.

Ponsel pintar saat ini disebutnya menjadi alat marketing utama. Dari genggaman saja, semua orang bisa menjual banyak produk. “Ini harus kita manfaatkan,” tegasnya.

Asisten Manager CSR PHKT Dharma Saputra mengatakan, upaya dari perusahaan untuk UMKM sekarang sudah menjadi program CSR dan terus dijalankan. Seperti pihaknya yang sudah beberapa kali melakukan pelatihan melalui webinar untuk UMKM. Tujuannya meningkatkan kapasitas. Kemudian, pendampingan sertifikasi supaya mereka bisa mendapat nilai jual tinggi.

“Masalah pemasaran kami juga bantu untuk membuat program, bahkan beberapa UMKM yang dibina sudah ada yang bisa masuk ke toko ritel modern,” terangnya. Beberapa produk juga telah pihaknya serap. Seperti produk herbal untuk dikonsumsi karyawan dalam menjaga imunitas. “Itu produk dari UMKM binaan kami,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Balikpapan Bimo Epyanto menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kualitas UMKM. Yang terbaru, program UMKM Bangkit yang terdiri atas program UMKM Digital Academy, UMKM Connect/Balikpapan Pop Line, dan yang terakhir UMKM Care Center Balikpapan. “Program ini diharapkan menjadi solusi bagi UMKM di tengah pandemi,” bebernya.

Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan pengembangan UMKM melalui penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan usaha (perluasan kapasitas) serta penguatan akses pembiayaan sehingga UMKM dapat menjadi UMKM 4.0 sebagai kekuatan baru ekonomi nasional. Untuk itu sebenarnya peran UMKM ini penting. Seluruh pihak baik di daerah juga harus melihat perkembangan mereka.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur Made Yoga Sudharma menyampaikan, jumlah UMKM di Kaltim yang berpotensi terdampak Covid-19 mencapai 100.834 debitur. Realisasi restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sebanyak 38.733 rekening UMKM dengan nilai outstanding Rp 2,47 triliun. (aji/ndu/k15)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kerja Sama dengan SRC

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:49 WIB

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB
X