BALIKPAPAN–Kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Secara paralel, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun masterplan atau rencana induk. Dilanjutkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun KLHS cepat tahun lalu. Terdapat beberapa rekomendasi mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan di IKN. Yakni di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada tahun ini, lanjut dia, dilakukan penyusunan KLHS yang lebih detail. Namun karena masih dikerjakan, dia menyebut belum saatnya diumumkan ke publik. “Tahun ini kita harapkan selesai. Tahun depan, (IKN) mulai di-groundbreaking. Kemudian dilakukan pembangunan,” katanya pada webinar ”Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kaltim untuk mendukung Ibu Kota Negara Baru” yang digelar Fakultas Teknik Universitas Mulawarman (Unmul), Senin (28/9).
Diterangkan, penyusunan kajian maupun perencanaan calon IKN telah dikerjakan sejak Juni 2020 lalu. KLHS rencana induk IKN dikerjakan oleh PT Amythas yang berdomisili di Jakarta Selatan. Nilai kontrak penyusunan KLHS sebesar Rp 1,65 miliar. Sementara penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan IKN dikerjakan oleh McKinsey Indonesia. Nilai kontraknya Rp 69,99 miliar. Lalu ada kajian reklamasi tambang untuk mendukung KLHS masterplan IKN yang dikerjakan PT Environesia Global Saraya dengan nilai kontrak Rp 256,25 juta.
Termasuk kajian keanekaragaman hayati dan pangan yang disusun PT Andika Persada Raya, dengan nilai kontrak Rp 722 juta. “Jadi banyak sebenarnya yang kita kerjakan paralel. Tapi memang nanti ada forumnya untuk konsultasi publik. Untuk masing-masing KLHS,” jelas perempuan berkerudung ini. Virgy, sapaannya, mengungkapkan, penyusunan kajian dan perencanaan dilakukan secara paralel, sehingga koordinasi antarlini lebih solid.
Salah satu usulan dari tim KLHS adalah menghubungkan satwa di pegunungan Meratus di Kabupaten Paser dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kabupaten Kukar. Direkomendasikan untuk membangun koridor. Sehingga satwa yang ada di wilayah tersebut bisa saling terhubung dalam satu kawasan konservasi. “Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Termasuk gambaran untuk mempertajam jumlah satwa yang ada di kawasan Tahura Bukit Soeharto dengan pegunungan Meratus, kawasan IKN, dan kawasan mangrove. Sehingga dapat diketahui jumlah satwa yang ada di sana beserta luasannya,” jabar dia.
Rekomendasi lainnya, mengenai ketersediaan sumber daya air untuk sekira 2 juta penduduk di calon IKN. Ketersediaan air belum mempertimbangkan kebutuhan Balikpapan dan kawasan Paser yang juga membutuhkan sumber air baku. “Jadi kemarin, ada beberapa rekomendasi. Contohnya tidak membangun bendungan di wilayah IKN-nya sendiri. Tapi, mengambil Bendungan Sepaku. Plus air dari (Sungai) Mahakam,” ujarnya.,
Virgi menuturkan, rekomendasi sementara KLHS detail dimaksudkan agar lingkungan di kawasan calon IKN bisa tetap dijaga. Serta ketersediaan air yang mengalir terus ke kawasan mangrove juga tetap bisa dipertahankan. Sementara dari sisi lahan, akan dipetakan kawasan yang akan dibangun. Karena di wilayah calon IKN, terdapat daerah aliran sungai (DAS) dangkal. Lalu ada kawasan batu bara dan lubang tambang.
“Jadi kita coba delineasi. Mana kawasan yang bisa dibangun. Banyak sebenarnya kajian lingkungan hidupnya, dan itu masih kita kerjakan. Mungkin ada forum nantinya, konsultasi publik terhadap KLHS ini,” jabarnya. Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemindahan IKN ke Kaltim ditunda tahun ini. “Mengenai IKN, sampai hari ini programnya masih di-hold (tahan),’’ ujarnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, 8 September 2020 lalu.
Penundaan itu disebabkan pemerintah masih fokus menanggulangi pandemi Covid-19.
Meski begitu, dia memastikan bahwa pembangunan berbagai infrastruktur pendukung di sejumlah daerah penyangga IKN tetap berjalan. Hal itu juga tertuang dalam agenda masterplan yang telah disusun pemerintah. Namun, dia tak merinci sampai kapan penundaan itu dilakukan. ”Tapi, kita tetap dalam rangka persiapan dan melanjutkan masterplan (IKN). Seperti pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga di Samarinda dan Balikpapan,’’ tutur dia. (kip/riz/k15)
