Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) Jauhar Effendi turun kerja di hari pertama kemarin (28/9). Semua organisasi perangkat daerah (OPD) dihadirkan. Rapat yang dia pimpin mulai digelar sejak pukul 9.00 Wita dan berakhir tiga jam setelahnya.
SESUAI amanah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dia harus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar. Termasuk masalah anggaran. Memenuhi fasilitasi pilkada dan menjaga netralitas ASN. Jabatan tersebut membuatnya mengemban tugas sebagai ketua Percepatan Penangan Penyebaran Covid 19 di Kutim. Sehingga, dituntut mengendalikan wabah dengan serius.
Ketika proses inventarisasi segala persoalan. Jauhar sedih. Beberapa hal yang tak lazim ditemukan. Mengenai prioritas kebijakan anggaran yang perlu dibenahi. "Kemudian mengenai aset. Misalnya ada beberapa kendaraan dinas yang masih dikuasai seseorang yang sudah pensiun, itu akan ditertibkan," ungkapnya.
Sejauh ini jumlahnya mencapai 400 roda dua dan roda empat. Padahal, masih ada beberapa OPD yang tidak memiliki kendaraan operasional. "Setelah ditarik, baru dibagikan kepada OPD yang memang memerlukan, dan selama ini tidak didukung kendaraan operasional," sebutnya.
Bukan berarti semuanya di luar. Artinya masih banyak yang berada di luar. Dia menegaskan agar semua kendaraan harus ditarik. "Kami merumuskan dulu kapan targetnya. Khusus yang sudah pensiun, itu yang akan ditarik. Persoalan itu sudah bertahun-tahun. Beri kesempatan kepada saya untuk eksekusi," ucapnya. "Lebih baik memanfaatkan yang ada. Tidak mungkin melakukan pengadaan baru karena situasi Covid-19 anggaran jadi terbatas," jelas pria yang juga asisten I Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim itu.
Selain itu, pihaknya berpikir terkait upah tenaga honorer masih sangat rendah. Bahkan, sekarang Rp 1,2 juta per bulan. Bertolak belakang dengan pegawai honorer yang bekerja di pemprov. Untuk pegawai lulusan SMA saja Rp 2,7 juta, dan sarjana Rp 3 juta. "Itu gambaran saja, kalau bisa diterapkan. Namun, tetap menyesuaikan kemampuan anggaran. Yang jelas harus dipikirkan dan diupayakan ada peningkatan. Tentu melalui APBD 2021. Tahun ini waktunya sudah mepet," paparnya.
Karena itu, dicek kembali program yang belum tepat dengan kebutuhan, sehingga anggaran bisa dialihkan pada yang lebih penting. "Amanah itu berat, saya diminta pertanggungjawaban di akhirat. Artinya dalam jangka waktu singkat harus dilakukan. Suka tidak suka. Saya sering mengatakan bahwa sesuatu yang biasa belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar mari dibiasakan. Ini berbeda sekali ya," katanya.
Dia terpaksa melakukan skorsing terhadap rapat tersebut. Sebab, persoalan masih banyak. Padahal, biasanya rapat dari pagi sampai siang sudah selesai. "Nanti disambung lagi. Yang jelas saya sedih dengan laporan yang ada," ungkapnya.
Hal lainnya yang disoroti adalah anggaran kecamatan yang sangat kecil. Padahal garda terdepan. Dia mengaku 23 tahun lalu pernah menjadi camat, sehingga paham betul pentingnya dukungan anggaran. "Memang memerlukan dukungan. Bagaimana visi dan misi bisa tercapai. Bahkan, ada laporan satu bidang tidak memiliki anggaran. Bagaimana bisa mengukur kinerja kalau tidak ada anggarannya," tuturnya.
"Itu harus dibedah pelan-pelan. Semoga mendapat dukungan DPRD. Legislatif juga mitra kerja pemerintah," pungkasnya. (dq/dra/k16)
