JAKARTA - Pandemi Covid-19 betul-betul menjadi ujian bagi industri media. Banyak perusahaan pers yang terdampak. DPR RI pun mendorong pemerintah memberikan insentif kepada para pekerja media.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan, industri media mengalami tekanan bertubi di masa pandemi Covid-19. Iklan komersil yang menjadi menyokong kerja jurnalistik semakin kecil diperoleh. Padahal, rangkaian kerja jurnalistik membutuhkan pendanaan yang memadai. "Keinginan publik untuk memproleh informasi yang benar untuk menangkal hoax dengan demikian makin terancam," terangnya.
Menurut dia, dalam masa pandemi, banyak perusahaan yang memotong belanja media. Hal itu tentu berdampak terhadap keberlangsungan bisnis media. Dalam pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengatasi persoalan itu.
Bisa dibayangkan, kata dia, jika para jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Maka, hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis harus di dukung pemerintah. "Lembaga-lembaga pemerintah, dan kementerian harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” katanya.
Tokoh asal Sulawesi Tengah itu menyatakan, kebijakan afirmatif bagi keberlangsungan industri media mutlak diperlukan. Di tengah banjir informasi dan hoaks, menurutnya, hanya kerja jurnalistik yang bisa menjadi harapan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat.
Dalam pengeluarannya, lanjut dia, industri media sama dengan industri lainnya. Dia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor, gudang, sampai biaya riset dan inovasi. Namun, industri media tidak bisa bekerja hanya untuk mencari untung, seperti industri komersil lainnya. "Dari situlah pemerintah harus mengambil langkah , karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi,” ungkapnya.
Menurut Ali, beban biaya yang dikeluarkan perusahaan media untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik semestinya dapat diringankan oleh pemerintah. Hal itu semata-mata demi menyokong produk informasi yang kredibel bagi publik.
Keringanan pajak, biaya listrik, menghilangkan PPn kertas, dan keringanan lainnya pada level korporasi perlu diberikan. Selain itu, perlu juga diberikan insentif bagi pekerja pers yang menjadi kewajiban perusahaan, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan pajak penghasilan pribadi. "Itu semua penting diberikan agar kerja pers berkualitas yang diharapkan bisa juga dicapai,” tegasnya.
Ali mengatakan, robohnya industri media akan menjadi bahaya bagi Indonesia. Produk publik yang dihasilkan dari kerja jurnalistik tidak boleh dibiarkan bertarung sendiri. Maka, belanja media dari institusi pemerintah juga harus didorong. "Toh banyak kebijakan dan rencana strategis pemerintah yang perlu disosialisasikan,” pungkasnya. (lum)
