PAD 2021 diturunkan dengan melihat frekuensi ekonomi masih melemah. Pemkot dan DPRD mengacu keadaan pandemi, tak bisa mengacu target tahun lalu.
BALIKPAPAN – Menjelang akhir tahun, penyusunan Raperda APBD (RAPBD) 2021 mulai berjalan. Teranyar DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan menggelar rapat paripurna terkait nota penjelasan wali kota tentang RAPBD 2021, pada Jumat (25/9). Kegiatan ini terhubung melalui rapat secara daring.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, sebelumnya tahapan pembahasan APBD Murni 2021 ini sudah dilakukan dengan KUA-PPAS 2021. Baik dari komisi, mitra, hingga banggar telah setuju. “Semua kesepakatan dituangkan dalam nota keuangan penjelasan wali kota untuk struktur atau postur RAPBD 2021,” sebutnya.
Adapun nominal yang ditargetkan dalam RAPBD 2021 sebesar Rp 1,9 triliun. Dia menjelaskan, angka tersebut belum termasuk perhitungan dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bantuan keuangan (bankeu), dan lainnya. Terutama bantuan provinsi hingga pusat belum ada nominal bayangan.
“Kalau pendapatan yang belum bisa diperkirakan tidak bisa masuk dalam postur APBD. Setelah menjelang penetapan biasanya baru turun informasinya,” katanya. Abdulloh menyebutkan, sejauh ini yang pasti nominal DAK dan bankeu lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.
Mengingat tahun ini saja sudah banyak bantuan yang dipangkas. Meski begitu, pihaknya tetap fokus terhadap empat hal pada APBD 2021. Di antaranya, kesehatan, pendidikan, penanganan Covid-19, dan recovery ekonomi. Dia menambahkan, bagaimanapun ada hal yang lebih fokus dan prioritas.
“Seperti kesehatan karena Covid-19 merajalela, kita harus cover semua peralatan yang dibutuhkan daerah dan Dinas Kesehatan,” ungkapnya. Jika berkaca pada tahun sebelumnya, target APBD bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Namun, nominal ini sudah termasuk perhitungan semua dana bantuan.
Serta yang utama, perhitungan ini jika kondisi normal sebelum ada pandemi. Sementara di APBD Perubahan 2020, terlihat pendapatan asli daerah (PAD) turun drastis. Mulai rencana awal PAD sebesar Rp 716 miliar, tetapi realisasi yang diperoleh hanya sekira Rp 400 miliar.
“PAD 2021 kami turunkan melihat frekuensi ekonomi masih melemah. Jadi, kami mengacu keadaan pandemi, tidak bisa mengacu target tahun lalu,” ujarnya. Dia menjelaskan, apabila PAD tahun depan bisa tercapai Rp 600 miliar saja sudah sangat luar biasa.
Tahapan selanjutnya yakni pandangan umum fraksi atas nota keuangan penjelasan wali kota terkait RAPBD 2021. Setelah itu, paripurna jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi. Hingga kemudian pendapat akhir fraksi yang diikuti persetujuan bersama antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan.
“Sepakat mengubah dari RAPBD menjadi APBD 2021. Selanjutnya dievaluasi oleh gubernur,” tuturnya. Abdulloh mengatakan, penetapan APBD 2021 paling lambat satu bulan sebelum masa akhir anggaran tahun sebelumnya. Aritnya paling telat November sudah harus rampung. (gel/ms/k16)
