Kaltim Kebagian Tiga Juta Vaksin Covid-19, Dibagi Awal Tahun Depan

- Minggu, 27 September 2020 | 09:50 WIB
ilustrasi
ilustrasi

SAMARINDA – Jumat (25/9), rekor penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim terjadi. Jika biasanya penambahan positif maksimal 200-an orang, namun kemarin penambahan positif mencapai 392 orang dalam satu hari. Mayoritas penambahan berasal dari Samarinda dengan 302 orang. 

Dalam pemaparan rilis Covid-19, hingga Jumat, di Kaltim ada 7.851 orang yang positif Covid-19. Sedangkan saat ini pasien positif yang masih dirawat ada 2.477 orang. Lalu tambahan yang meninggal ada 8 orang. Sehingga total pasien positif Covid-19 di Kaltim yang meninggal ada 294 orang. Dengan kasus probable 24 orang. Dalam data nasional, Kaltim pun berada di posisi kesembilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari keseluruhan terkonfirmasi secara nasional 2,8 persen berasal dari Kaltim.

Tantangan selanjutnya penanganan Covid-19 ini adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Untuk diketahui, pemerintah tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim. Gubernur Isran Noor mengatakan, penanganan Covid-19 tidak bisa main-main. Apalagi, pemerintah telah memutuskan pilkada tetap dilaksanakan.

Isran mengatakan masih ada kemungkinan untuk munculnya klaster baru dari pelaksanaan pilkada. Namun, terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13/2020 bisa dipedomani. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan massa dalam kampanye. Kampanye secara daring atau menyebarkan brosur lebih direkomendasikan. "Berharap kita harus melaksanakan hal yang jelas dan tegas terutama untuk kepala daerahnya, untuk melaksanakan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," jelas dia.

Di sisi lain, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi memastikan vaksin Covid-19 akan diterima Pemprov Kaltim secara bertahap tahun depan. Disebut Hadi, total vaksin yang akan diterima secara bergelombang itu sekitar tiga juga vaksin yang diberikan pusat dari 3,7 juta penduduk Benua Etam. "Alhamdulillah kita diberikan jatah tiga juta vaksin. Diharapkan itu betul-betul terwujud, sehingga dapat mencegah penularan maupun menyembuhkan masyarakat Kaltim dari Covid-19 atau virus corona," kata Hadi.

Adapun yang harus dilakukan saat ini, sambung Hadi, adalah melakukan tracing kepada mereka yang terpapar. Sehingga mengetahui siapa saja yang telah tertular. Dengan begitu, pemerintah maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 semakin mudah mencegah penularan sambil menunggu adanya vaksin. "Mudah-mudahan vaksin tersebut terpenuhi. Meski dijatah, tiga juta saja diharapkan vaksinnya bermanfaat bagi masyarakat Kaltim," kata lelaki yang juga penyintas Covid-19 tersebut.

Pada Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) di Bintan, Kepulauan Riau, kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, Desember nanti, vaksinasi siap dilakukan untuk masyarakat. ’’Nanti disiapkan di Desember atau awal Januari 2021, Indonesia sudah bisa memulai vaksinasi,’’ ujarnya. Airlangga menjelaskan, kini pemerintah tengah menyiapkan aturan yakni Peraturan Presiden (Perpres) terkait vaksinasi. Perpres itu memuat aturan pengadaan, pembelian, distribusi, hingga pelaksanaan vaksin.

Pada tahap pertama, pemerintah mengutamakan 1,3 juta tenaga kesehatan yang akan divaksin terlebih dahulu. Di garda terdepan jumlah 1,3 juta,’’ imbuh dia. Pemerintah juga akan mendistribusikan vaksin kepada para aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, vaksin juga diberikan bagi masyarakat berusia produktif, kelompok comorbid, dan peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Total 86 juta daripada penerima yang terbagi usia produktif, kelompok comorbid, dan kelompok peserta BPJS Kesehatan PBI,’’ tambah pria yang juga ketua KPCPEN itu.

Dia melanjutkan, Indonesia yang notabene negara dengan jumlah penduduk yang besar telah menyiapkan vaksin mencapai 270 juta. Jadwal waktu distribusi vaksin itu juga nantinya diatur oleh Kementerian Kesehatan. Airlangga melanjutkan, perpres itu juga berisi tentang aturan uang muka dan penjelasan mengenai kondisi tidak terduga atau force majeure. Selain itu, vaksin tersebut memiliki tingkat kesuksesan atau success rate dengan batas rata-rata 40 persen. Artinya, jika vaksin tersebut tidak berhasil menanggulangi penularan Covid-19 di Indonesia, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai kerugian negara.

Ini menjadi bagian daripada pemulihan ekonomi nasional dan biaya penanganan Covid, jadi bukan kerugian negara,’’ imbuh ketum Partai Golkar itu. Vaksin yang dimaksud Airlangga merupakan vaksin yang dipesan dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Tiongkok. Kepastian Indonesia bisa mendapatkan vaksin tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi seusai mengunjungi kedua negara bersama Menteri BUMN Erick Tohir, bulan lalu. Retno mengatakan, di akhir tahun ini, Indonesia bakal memperoleh sekitar 2030 juta vaksin. Sementara pada tahun depan, kuartal I, diperkirakan mencapai 80130 juta. Hal tersebut sejalan dengan target uji klinis vaksin kerja sama Bio Farma dan Sinovac, yang mana diperkirakan rampung akhir tahun dan mulai produksi awal tahun depan. Menghadapi pandemi ini, Bio Farma sendiri sudah meningkatkan kemampuan produksinya hingga 240 juta vaksin per tahun dengan menambah alat baru. (edw/nyc/jpg/riz/k8)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X