MANAGED BY:
SABTU
16 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Sabtu, 26 September 2020 13:02
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Rendah, Diakui Wajar
DINILAI WAJAR: Penurunan harga jual batu bara sepanjang tahun ini membuat pendapatan Pemprov Kaltim dari dana bagi hasil menyusut.

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Kinerja keuangan Pemprov Kaltim pada triwulan II 2020 menurun, baik dari sisi pendapatan maupun penyerapan anggaran belanja. Namun, hal itu dinilai wajar dan sejalan dengan perlambatan ekonomi Kaltim. Apalagi perlambatan pendapatan dan penyerapan anggaran tak hanya terjadi di Kaltim namun hampir di seluruh daerah. 

Realisasi pendapatan triwulan II 2020 mencapai Rp 4,77 triliun. Meskipun secara persentase sudah lebih 50 persen dari target penerimaan 2020, namun secara nominal cenderung menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja Pemprov Kaltim triwulan II 2020 tercatat Rp 2,89 triliun atau baru mencapai 31,40 persen dari pagu anggaran 2020.

Secara nominal, realisasi belanja Pemprov Kaltim juga lebih rendah daripada realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 3,11 triliun. Realisasi yang lebih rendah tersebut bersumber dari belanja operasional yang masih rendah.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui adanya penurunan penerimaan daerah tahun ini, baik pendapatan asli daerah maupun dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam, karena turunnya volume dan nilai ekspor, serta kinerja ekonomi makro Kaltim. Pelemahan pendapatan tentunya sejalan dengan perlambatan ekonomi pada triwulan kedua yang mencapai minus 5,46 persen.

“Penurunan harga jual batu bara juga memengaruhi penerimaan daerah Kaltim, pemerintah pusat juga. Jadi, ini turunnya secara global. Semua daerah mengalami, tidak hanya Kaltim,” ungkapnya, Jumat (25/9).

Dia menjelaskan, perubahan anggaran pendapatan daerah 2020 mengalami penurunan dibanding dengan target yang telah ditetapkan pada APBD Murni 2020. Perkiraan ini didasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis penerimaan daerah tahun berjalan dan hasil perhitungan APBD Tahun Anggaran 2019. Penurunan pendapatan tak membuat Kaltim ingin berutang.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 01 Desember 2020 22:52

Kondisi Ekonomi Membaik, Inflasi Kaltim Terkendali 0,37% November

SAMARINDA - Provinsi Kaltim November 2020 tercatat mengalami inflasi 0,37%…

Selasa, 01 Desember 2020 12:27

Sempat Dihantam Pandemi, Kontribusi UMKM Perlahan Alami Perbaikan

Sempat mengalami penurunan penjualan hingga 90,10 persen pada April lalu,…

Selasa, 01 Desember 2020 12:26

Lirik Potensi Kaltim, Biznet Investasi Rp 30 Miliar

BALIKPAPAN- Perusahaan infrastruktur digital, Biznet berencana memperluas jaringannya ke Kaltim.…

Selasa, 01 Desember 2020 12:25

Aktivitas Bisnis Bergeliat, Kinerja Perhotelan Pulih

BALIKPAPAN- Kondisi perhotelan di Kota Minyak mulai bergairah. Berbeda dengan…

Selasa, 01 Desember 2020 12:23

Saat Ini, Momen Tepat Beli Rumah

SAMARINDA- Meski turut mendapat tekanan dari virus corona, para pengembang…

Selasa, 01 Desember 2020 12:20

Pengangguran Melonjak, Kritisi Dampak Politik Upah Murah

JAKARTA- Angka pengangguran yang terus bertambah berkorelasi pada banyak faktor.…

Selasa, 01 Desember 2020 09:32

Yamaha Gear 125, Skutik Multifungsi buat Anak Muda

BALIKPAPAN – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) baru saja…

Minggu, 29 November 2020 12:47

Tiongkok Sepakat Beli 200 Juta Ton Batubara RI Tahun Depan

JAKARTA - Realisasi penjualan batubara Indonesia dipastikan bakal mendapatkan rapor…

Sabtu, 28 November 2020 13:03

Genjot Ekspor Ikan Tuna ke Korsel

JAKARTA–Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan…

Sabtu, 28 November 2020 13:01

Eni Jadi Tumpuan Proyek IDD

Perusahaan minyak asal Italia, Eni, diharapkan bisa menjadi suksesor proyek…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers