SURABAYA– Tidak banyak yang bisa dilakukan pelaku usaha konstruksi untuk mengejar kekurangan target tahun ini. Apalagi, pemerintah masih menahan belanja modal untuk kegiatan fisik. Karena itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah memperbanyak proyek skala kecil dan menengah tahun depan.
Ketua Umum BPD Gapensi Agus Gendroyono menyatakan, selama pandemi Covid-19 ini, kinerja sektor konstruksi pun menurun. Pada awal wabah, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran terkait dengan penundaan dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang infrastruktur. Edaran itu diikuti keluarnya regulasi di daerah.
”Daerah berfokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19 yang berdampak pada stopnya keran untuk belanja fisik. Bahkan, anggaran fisik yang sedang dalam proses tender maupun sudah terkontrak harus dievaluasi berdasar sifat dan urgensinya,” papar Agus kemarin (23/9). Hampir 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim), termasuk APBD provinsi, meniadakan belanja modal dalam bentuk fisik atau proyek.
Selama ini hampir 90 persen proyek yang dikerjakan anggota Gapensi adalah proyek pemerintah. Sisanya, 10 persen, adalah proyek swasta. ”Sekitar 90 persen kontraktor nganggur dan belum ada stimulus atau kemudahan dari pemerintah yang kami rasakan,” ungkap Agus.
Kondisi itu, menurut dia, berlangsung sampai akhir Juli. Setelah memasuki fase kelaziman baru alias new normal, beberapa daerah mulai melakukan tender lagi. ”Tapi, itu masih terbatas pada proyek yang sifatnya lanjutan dan proyek yang mendukung sarana-prasarana prioritas daerah sesuai dengan refocusing alokasi anggaran akibat pandemi,” terangnya.
Mayoritas proyek yang dikerjakan adalah alih fungsi gedung pemerintah menjadi rumah sakit dan penambahan ruang atau kapasitas rawat inap. Selain itu, ada proyek yang sifatnya lanjutan seperti pemeliharaan rutin jalan, penambahan jaringan air minum, revitalisasi pasar, lanjutan pembangunan fasilitas pendidikan, dan rehabilitasi saluran.
Di sisi lain, proyek swasta atau skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga tidak bisa diandalkan. Resistansi penundaan pembayaran sektor itu juga lebih tinggi. Bahkan, swasta cenderung tidak berani berspekulasi pada situasi pandemi dan memilih untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 dengan menghentikan semua belanja modal fisik.
Karena itu, Agus meminta APBN dan APBD 2021 memperbanyak proyek berskala kecil dan menengah. Baik yang dibelanjakan melalui penyedia maupun swakelola dalam bentuk padat karya. ”Jadi, kami berharap penganggaran serta pemaketan belanja fisik dari APBN dan APBD bisa mendorong recovery jasa konstruksi,” tuturnya. (res/c14/hep)
