BALIKPAPAN–Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini sudah 92 persen. Hingga Rabu (23/9), pengerjaan bentang panjang tersisa 69 meter lagi. Pemerintah optimistis, jembatan akan tersambung seutuhnya pada akhir tahun ini.
Setelahnya, awal 2021, tinggal dilakukan pengecekan, uji laik fungsi, beserta perapian sisa pekerjaan pembangunan jembatan yang memiliki panjang total 1,8 kilometer ini. “Jadi, Desember 2020 sudah selesai 100 persen fisiknya. Januari-Maret 2021, dilakukan pengujian. Ada alat untuk kontrol jembatan yang akan dianggarkan pada 2021,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi kepada Kaltim Post.
Dia menyatakan, pengecoran terakhir Jembatan Pulau Balang sisi PPU diperkirakan selesai sepenuhnya akhir 2020. Dengan tuntasnya pengerjaan fisik Jembatan Pulau Balang sisi PPU, maka akan menyambungkan wilayah PPU di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, dengan Sungai Tempadung di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Adapun pengerjaan selanjutnya,
menyisakan akses penghubung dari Sungai Tempadung ke wilayah Kariangau di Balikpapan Utara.
Junaidi menuturkan, pembangunan akses tersebut masih terkendala masalah pembebasan lahan. Ini menjadi tugas Pemprov Kaltim. “Kami terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim terkait pembebasan lahannya,” terang Junaidi. Diketahui, pengerjaan Jembatan Pulau Balang dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Bangun Cipta Konstruksi.
Saat ini kontraktor berusaha menuntaskan bagian jembatan utama yang bertipe cable stayed. Panjangnya sekitar 804 meter. Dalam perencanaannya, jembatan ini memiliki empat lajur selebar 24 meter. Dengan struktur rigid pavement atau perkerasan beton. Pembangunan Jembatan Pulau Balang dibiayai melalui kontrak tahun jamak.
Surat perintah mulai kerja (SPMK) terhitung sejak 24 Agustus 2015. Nilai kontraknya sekira Rp 1,386 triliun. Dengan jadwal serah terima pertama pekerjaan atau provisional hand over (PHO) pada 27 Februari 2021. Mengenai akses jalan pendekat sisi Balikpapan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Kaltim Irhamsyah menuturkan, kegiatan pembebasan lahan masih terus berproses. Di mana dokumen penetapan lokasi (penlok) telah dituntaskan.
Dilanjutkan dengan penyampaian dokumen tersebut ke Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah (PPOD) Setprov Kaltim. Instansi tersebut selanjutnya mendelegasikan pihak yang nantinya mengeluarkan penlok lahan yang akan dibebaskan. “Kita nunggu penlok yang diterbitkan dari siapa yang didelegasikan. Semoga lebih cepat prosesnya,” katanya kemarin.
Setelah itu, sambung dia, dilanjutkan dengan penyusunan LARAP (land acquisition and resettlement action plan) atau rencana kerja pengadaan tanah dan permukiman kembali. “Semoga akhir tahun sudah siap kita pembebasan,” harapnya. Secara simultan, dilaksanakan pula kegiatan perubahan atau review desain Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan. Adapun saat ini sedang dilakukan review dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pada desain terbaru, panjang jembatan di sisi Balikpapan bertambah. Sebelumnya hanya 13 kilometer menjadi 15,35 kilometer.
Lantaran jembatan tersebut tidak melintasi kawasan hutan lindung mangrove. “Targetnya selesai awal November 2020,” katanya. Sebelumnya, Irhamsyah menyebut, anggaran pembebasan lahan jalan pendekat sisi Balikpapan telah dialokasikan pada APBD Kaltim sebesar Rp 25 miliar. Akan tetapi, mengalami pemangkasan untuk penanganan pandemi Covid-19 hingga menyisakan Rp 1 miliar. Pihaknya tidak mengusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan tersebut pada APBD Perubahan 2020.
“Belum kita masukkan. Sebab, kita masih proses kelengkapan dokumen pembebasan lahan dan menunggu penlok,” pungkasnya. (kip/riz/k16)
