MANAGED BY:
SELASA
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 23 September 2020 13:23
Bahaya Dinasti Politik di Pengendali Anggaran

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur di Kutai Timur baru saja digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. Tahap awal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidangkan Aditya Maharani Yuono dan Deky Aryanto. Keduanya didakwa KPK menyuap Ismunandar (bupati Kutai Timur/Kutim nonaktif) dan Encek UR Firgasih (ketua DPRD Kutim nonaktif).

Persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur di Kutim itu berupa komitmen fee sebesar 10 persen untuk Ismu dan Encek. Praktik yang menjadi rahasia umum di kalangan rekanan untuk mendapatkan pekerjaan yang bersumber dari APBD. Kendati demikian, menurut pengamat hukum asal Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, permasalahan dasar dari perkara ini berada di hulu, yakni proses perencanaan dan penganggaran.

“Terlihat jelas ada euforia the winner takes it all. Terlebih, Ismunandar dan Encek pemegang kunci arus lalu lintas anggaran di Kutim,” ungkapnya, kemarin (22/9). Dua hal itu hanya bisa diatur oleh pemegang kendali pembahasan anggaran. Ismu dan Encek, kata dia, menggunakan kuasa yang dimiliki untuk memainkan perencanaan dan penganggaran lantaran leluasa mengutak-atik embrio APBD, kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).

Sektor hulu yang sudah berkunat itu bakal terkunci ketika APBD disahkan. Anggaran dikunci, rencana lucah menggerogoti APBD yang sudah disusun digulikan dalam penentuan pemenang tender pengadaan barang dan jasa. Dari kasus suap ini pula dapat terlihat, pengadaan barang dan jasa masih menjadi mainan utama para kontraktor dan pejabat di Kutim. “Implikasi dari cara seperti ini selalu satu. Kualitas proyek-proyek itu nantinya,” sebut dia. Status suami-istri Ismu dan Encek kian memoncerkan praktik seperti ini dan meneguhkan betapa berbahayanya dinasti politik.

Memang, sambung Castro, begitu dia disapa, terdapat banyak mata rantai yang bisa memainkan penentuan pemenang tender pengadaan barang dan jasa tersebut. Tak melulu dari pucuk kekuasaan. “Bisa dari pengguna anggaran lain, seperti kepala dinas atau pihak yang mengatur tender,” ulasnya. Hal ini terjadi seperti dalam kasus suap yang diusut KPK sebelumnya. Yakni, perkara suap di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIII Balikpapan. Dari kasus yang menyeret tiga orang itu, yakni Hartoyo (pemilik PT Haris Tata Tahta), Andi Tejo Sukmono (pejabat pembuat komitmen/PPK), dan Refly Ruddy Tangkere (kepala BPJN) itu permainan terjadi dengan Andi Tejo Sukmono sebagai aktor intelektualnya.

Memang, rasuah berwujud suap dan gratifikasi ini tampak legal dan seolah-olah tidak memercik masalah karena dijalankan sesuai kaidah-kaidah yang ada. Kendati begitu, ruang tertutup tak kasatmata ini justru jadi celah besar untuk memulai terciptanya praktik lancung. Sementara itu, anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kaltim Haryoto menuturkan, mesti ada transparansi lebih dalam pelaksanaan lelang sehingga meminimalisasi celah hadirnya kolusi. Untuk hadirnya lobi yang mengarah pada terciptanya kolusi seperti itu, dia menilai, semua langkah para rekanan sudah diatur lewat larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 20 Oktober 2020 17:43

Ian Singleton, Konservasionis Orang Utan, Penerima Order of the British Empire

Puluhan tahun dihabiskannya di hutan-hutan Sumatera untuk melakukan penelitian dan…

Selasa, 20 Oktober 2020 17:27

Presiden Minta Soal Vaksin Jangan Tergesa-Gesa

JAKARTA– Urusan vaksinasi Covid-19 menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dia…

Selasa, 20 Oktober 2020 11:12

Indonesia Mau Beli Jet Tempur F- 35...??

JAKARTA – Komisi I DPR RI merespon positif kunjungan Menteri…

Selasa, 20 Oktober 2020 10:21

Mulai Bulan Depan, 9,1 Juta Orang di Indonesia Divaksin

JAKARTA- Mulai bulan depan, alias bulan November hingga Desember 2020,…

Senin, 19 Oktober 2020 18:00

Terminal Batu Bara Curah Ditutup, Pemprov: Tak Pengaruh ke PAD

BALIKPAPAN-Pro dan kontra penutupan terminal batu bara curah di kawasan…

Senin, 19 Oktober 2020 15:58

Buruh Minta Upah Minimum 2021 Tetap Naik

 JAKARTA-- Jelang penetapan upah minimum 2021, serikat pekerja/buruh menuntut agar…

Senin, 19 Oktober 2020 15:52

Maksimalkan Industri Hilir Batu Bara

Pengusaha batu bara di Kaltim dan pemerintah daerah diminta satu…

Senin, 19 Oktober 2020 15:50
Alotnya Repatriasi Barang-Barang Bersejarah Indonesia di Belanda

Akankah Berlian Banjarmasin Kembali ke Indonesia?

Yang paling menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengajukan permintaan pengembalian: nilai…

Senin, 19 Oktober 2020 15:43

Nogo Siluman, Kembali Dua Abad Kemudian

DI MANA sejatinya keris Kiai Nogo Siluman? Kalau disimpan di…

Senin, 19 Oktober 2020 12:20

Kebangkitan Pariwisata Balikpapan di Era New Normal

ADA QR   OKTAVIA MEGARIA/KP AGAR PARIWISATA MENGGELIAT: Hetifah Sjaifudian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers