Penerapan protokol kesehatan pandemi Covid-19 jadi atensi pada penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2020, Rabu (23/9). Berkaca pada momen pendaftaran ke KPU, beberapa waktu lalu, ada potensi kerumunan massa besok. Komitmen bakal paslon dinanti untuk memberi contoh ke publik.
Kepada Kaltim Post, bakal calon wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud berjanji mengikuti aturan dan imbauan penyelenggara pemilu. Dia sudah mengimbau parpol pengusung, pendukung, maupun simpatisan. Hanya tim yang berkepentingan dengan tahapan pencalonan maupun pengundian nomor urut yang hadir. “Dan kita mengajak kepada semua simpatisan dan relawan, cukup menyaksikan dari media sosial saja. Tanpa mengurangi nilai tahapan itu sendiri,” katanya kemarin.
Untuk diketahui, ada tiga fase krusial yang dapat memicu pelanggaran protokol kesehatan pandemi pada Pilkada 2020. Mulai penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, hingga masa kampanye selama 71 hari. Untuk kegiatan kampanye mendatang, Rahmad Mas’ud yang berpasangan dengan Thohari Aziz akan mengikuti regulasi yang ditetapkan KPU. Yakni, hanya dihadiri 50 orang ketika kampanye digelar dalam ruangan dan 100 orang di luar ruangan. “Kita ikutin aja nanti. Kita belum tahu, bagaimana regulasi yang diberikan KPU. Yang jelas, kita usahakan (peserta kampanye) jangan lebih. Kalau kurang enggak apa-apa ‘kan,” katanya. Pun demikian dengan kegiatan rapat umum.
Dalam beberapa kali pilkada di Balikpapan, kampanye rapat umum biasanya diisi dengan panggung hiburan atau konser. Dengan mendatangkan artis. Rahmad Mas’ud melanjutkan, masih menunggu kebijakan dari KPU terkait dengan pelaksanaan kampanye dengan mengundang banyak peserta itu. Mengenai usulan penundaan pilkada yang mengemuka beberapa hari terakhir, pria kelahiran Balikpapan, 7 Januari 1979, ini mengaku akan mengikuti yang diputuskan pemerintah pusat nanti.
Bagi Rahmad, ditunda atau tidak pelaksanaan pilkada yang sudah sempat mengalami penundaan sebelumnya, tidak menjadi masalah. “Apa kata pimpinan akan kita dengar. Karena hanya penundaan. Bukan pembatalan. Tidak ada masalah, walaupun nanti ditunda. Kita akan tetap bekerja, berbuat apa yang bisa kita lakukan. Untuk kemaslahatan masyarakat,” janjinya. Dia melanjutkan, parpol pengusung tetap solid jika, opsi penundaan pilkada menjadi pilihan pemerintah pusat.
Di mana Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PKB, Perindo, beserta PAN sebagai parpol pendukung punya pertimbangan khusus. “Saya pikir parpol lebih rasional dan objektif. Berdasarkan survei, sebelum mereka memberikan amanah kepada calon kepala daerah yang akan diusungnya,” tandas dia.
Dari Kabupaten Paser, bakal calon wakil bupati dari jalur perseorangan Aji Sayid Fathur Rahman turut menyampaikan komitmennya untuk menaati protokol kesehatan selama tahapan pilkada digelar. Dia menegaskan, timnya akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Begitu juga dengan tahapan kampanye. Silaturahmi para relawan dengan pemilih akan diandalkan timnya.
"Kami kemungkinan besar tidak melaksanakan kegiatan semacam itu (konser dan jalan santai)," kata mantan Sekretaris Kabupaten Paser itu. Terkait wacana penundaan pemilu, Fathur berpendapat tidak perlu dilakukan. Karena kapan berakhirnya pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi. Yang terpenting, sambung dia, semua pihak menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Euforia kerumunan massa juga diwanti-wanti oleh Tim Pemenangan Adi Darma-Basri Rase (AdiBas) di Bontang. Pekan lalu, mereka mengumpulkan para relawan dan perwakilan dari 50 organisasi pendukung. Bertempat di sebuah kafe di Tanjung Laut Indah, Bontang. Dipimpin Ketua Tim Pemenangan Maming, para pendukung diberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan saat pencabutan nomor urut di KPU. Salah satunya, larangan mengumpulkan massa. Sehingga diimbau untuk tidak mengiringi AdiBas.
“Sengaja kami kumpulkan, kami mau menunjukkan bahwa pendukung AdiBas memang beradab, paham aturan,” ujar Maming. Animo para pendukung terhadap pasangan Adi-Basri dikatakan Maming memang cukup tinggi. Seperti saat pendaftaran ke kantor KPU, ratusan orang datang dengan sendirinya. Tanpa dipanggil, atau dikumpulkan terlebih dahulu. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, animonya luar biasa waktu itu,” katanya. Saat proses pencabutan nomor urut pasangan, relawan, organisasi, dan seluruh pendukung diimbau agar menunggu di posko masing-masing. Melaksanakan kegiatan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.
“Jika memungkinkan kami akan datangi ke posko-posko setelah pencabutan nomor urut,” jelas ketua DPC PDIP Bontang itu. Sekretaris Tim Pemenangan AdiBas Abdul Haris menambahkan, pihaknya berupaya memproteksi agar kandidat tidak melakukan pelanggaran. Bentuk kampanye berupa konser musik diakui tetap menjadi pilihan. Namun, tim bakal melihat tempat proses kampanye itu.
"Jika memadai dan bisa dilakukan pengaturan jarak, kenapa tidak. Toh undang-undang juga memperbolehkan. Kalau tidak bisa diatur jaraknya sesuai tempat kami cari opsi lain," ujar dia. Pun demikian dengan bentuk bazar dan jalan sehat. Tentunya harus memerhatikan protokol kesehatan. Bakal ada petugas yang disiagakan untuk memantau massa. Dari Kutai Timur, bakal calon bupati Mahyunadi meminta kepada pendukungnya agar mengikuti imbauan KPU.
"Sudah modern. Tidak selamanya kampanye harus mengumpulkan massa. Kami mendukung aturan itu," ujarnya. Menurut dia, efektivitas kampanye berupa pengumpulan massa juga tidak selamanya tepat sasaran dalam mendongkrak elektabilitas. "Lebih baik tatap muka dan door to door. Ini juga menciptakan peluang dialog dengan masyarakat. Daripada kampanye besar-besaran yang hanya memaparkan program tanpa mendengar masukan masyarakat," sebutnya.
Mahyunadi mengimbau, kesehatan adalah utama yang harus dijaga. Sehingga tidak perlu memaksakan kampanye maupun arak-arakan massa saat penetapan paslon maupun pengundian nomor urut nanti. "Para pendukung harap bersabar kalau tidak ada kampanye besar. Setidaknya menciptakan pemilu yang bermutu dan berkualitas serta memberi manfaat bagi negara," tuturnya. Terkait wacana penundaan Pilkada Serentak 2020, Mahyunadi mengajak publik menunggu keputusan pusat. "Pemerintah lebih tahu. Mereka punya kajian, jika memang harus ditunda tidak masalah. Kan ini demi kebaikan negara," pungkasnya. (kip/jib/*/ak/dq/riz/k8)
