Jiwa wartawan melekat dalam diri Sarwono. Sejak mahasiswa sudah menjadi ketua Majalah Fitra, hingga akhirnya masuk ke Harian Kaltim Post. Hampir setahun mendalami pekerjaan tersebut, akhirnya berpindah karir menjadi trainer lembaga manajemen terapan Trustco, hingga akhirnya terjun ke dunia politik.
Pilihan tersebut tak salah, selama tiga periode mendapat kepercayaan dari rakyat menjadi anggota DPRD Samarinda, bahkan sempat menjadi wakil ketua DPRD. Keluh kesah warga sudah akrab di telinga pria lulusan Fakultas Pertanian Uniersitas Mulawarman. Bahkan kini maju menjadi bakal calon wawali Samarinda dari jalur independen bersama Zairin Zain, dari sisi pengalaman Sarwono punya jam terbang tak diragukan lagi. Berikut ini wawancara Kaltim Post Uways Alqadrie dengan Sarwono tentang berbagai persoalan di Samarinda.
Kaltim Post: Tiga periode menjadi anggota DPRD Samarinda, keluhan apa yang paling sering terdengar?
Sarwono: Saya menjadi anggota dewan periode 2004-2019. Alhamdulillah rakyat mempercayakan suaranya kepada saya. Banyak yang saya dengar dan perjuangkan selama 15 tahun tersebut. Namun, persoalan banjir, jalan rusak, masalah pendidikan status guru honorer, intensif guru, serta sistem penerimaan siswa saya lihat jadi masalah krusial. Kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat, Juga masalah pengelolaan parkir, penataan pasar.
Kaltim Post: Dari program Samarinda bangkit, ada alokasi pembangunan untuk kelurahan berbasis RT sebesar Rp 500 miliar. Bagaimana program tersebut dijalankan?
Sarwono: Kita lakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Pasal 130 Ayat 7, kota yang tidak memiliki desa dianggarkan minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Dalam perhitungan kami angka 5 persen tersebut bisa mencapai Rp 500 miliar bahkan lebih.
Dari APBD ada porsi anggaran yang harus distribusikan ke kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui RT. Jadi pemerintah kota tidak melakukan pekerjaan kelurahan. Tugas kepala daerah mengontrol mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pelaporan dengan sistem online.
Bahkan sampai tingkat RT karena untuk pelaksanaannya sampai memberikan pelatihan kepada tenaga teknis yang ada di kelurahan juga ketua ketua RT tentang membuat perencanaan, teknis pelaksanaan, pengawasan sampai pelaporan. Hal tersebut untuk memaksimalkan peran masyarakat berkoordinasi dengan kelurahan dengan biaya ditanggung pemerintah.
Kaltim Post: Tentang program beasiswa pendidikan dan subsidi perlengkapan sekolah, secara spesifik program akan menyasar seluruh pelajar atau hanya kategori tertentu?
Sarwono: Beasiswa pendidikan akan bersinergi dengan pemprov dengan programnya beasiswa tuntas. Sasarannya siswa secara umum yang memenuhi syarat dan kriteria yang disyaratkan. Yang ingin disasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pendidikan secara merata, tidak ada siswa yang tak belajar maksimal karena terkendala teknis sasaran dan prasarana.
Ada banyak pelajar yang mengalami kendala ketika membayar uang perlengkapan sekolah. Angka untuk SMP dan SMTA bisa mencapai Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta. Angka tersebut bahkan bisa lebih untuk sekolah kejuruan. Bahkan beberapa waktu lalu ada mencapai Rp 4 juta. SPP di sekolah negeri sudah gratis, ternyata mereka masih terhalang persoalan membeli perlengkapan sekolah. Jangan sampai mereka tidak bersekolah hanya gara-gara tak mampu membeli seragam sekolah.
Kaltim Post: Meningkatkan insentif guru, tenaga kependidikan dan kesehatan setara UMK menjadi program sumber daya manusia unggulan Samarinda Bangkit, apa yang ingin dicapai dari program tersebut?
Sarwono: Kami ingin memenuhi standar kebutuhan hidup layak kepada warga. Pemerintah telah menetapkan UMK, seharusnya mereka yang bekerja mendapatkan pendapatan sesuai UMK. Diharapkan mereka optimal bekerja sehingga layanan kesehatan meningkat, dan kualitas pendidikan ikut meningkat.
Program tersebut menyasar 5 ribu guru swasta dan guru honor di sekolah negeri yang mempunyai pendapatan di bawah UMK. Nanti tinggal Disdik mendata guru yang layak mendapat insentif tersebut. Angkanya harus sesuai UMK. Mereka harus mendapat perlakuan yang sama dengan guru berstatus PNS. Bisa mengajar dengan tenang, tidak memikirkan lagi tambahan penghasilan untuk menghidupi keluarga. Meski pendapatan sesuai UMK pastilah masih jauh dari cukup, namun setidaknya ada upaya pemerintah memberikan kesetaraan pendapatan.
